Pengamat: Desain Spanduk HUT RI Bukti Manajeman Komunikasi Pemerintah Perlu Diperbaiki

Desain Spanduk HUT RI ke-75 (net)

MONITOR, Jakarta – Perbedaan pandangan bahkan menimbulkan pro dan kontra tentang disain yang tertera pada spanduk terkait dengan HUT RI ke-75 saat ini tengah menjadi perdebatan di ruang publik. Ada yang memprotes dan ada yang meminta  mengganti disainnya.

Terkait dengan hal tersebut, pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai perbedaan pandangan terkait desain menunjukan manajemen komunikasi yang perlu dibanahi. Sebab, menurut Emrus, disain tersebut lebih cenderung sebagai karya seni untuk seni, tetapi belum mempertimbangkan secara maksimal aspek komunikasi, utamanya dengan presepsi dan pemaknaan khalayak. Belum lagi bicara berapa biaya dikeluarkan untuk mendesainya.

“Wacana tentang desain tertera pada spanduk terkait dengan HUT RI dapat dipersepsikan dan dimaknai sangat perspektif dan subyektif. Ada yang memprotes karena mirip dengan simbol agama tertentu sehingga belum mencerminkan pluralitas di tengah masyarakat. Namun dari pihak pemerintah mengatakan, itu bukan simbol agama tertentu,” ujar Emrus.

Namun Direktur Eksekutif EmrusCorner itu menyoroti pola komunikasi pemerintah dalam melakukan bantahan atau klarifikasi sebagai kebiasaan pola komunikasi “pemadam kebakaran” yang acapkali diperankan oleh  tim komunikasi pemerintah sampai saat ini. Hal ini terjadi karena pengelolaan komunikasi pemerintah belum mengedepankan antara lain antisipatif terhadap respon publik.

Perbedaan yang tidak produktif itu terang Emrus bisa dilihat dari dua hal. Pertama, persepsi. Setiap manusia pasti memberikan persepsi yang berbeda terhadap stimulus yang diterima melalui panca indra. Perbedaan persepsi ditentukan dari sudut pandangan mana khalayak melihat stimuli itu. “Karena itu, tidak heran, ada yang mengatakan disain tersebut ada kemiripan simbol agama tertentu. Ada yang mengatakan tidak,” terangnya. 

Kedua, pemaknaan. Setiap simbol atau tanda, termasuk sebuah disain logo, sama sekali tidak bermakna, tetapi manusialah (khalayak) yang memberi makna terhadap simbol. Lambang yang sama (verbal maupun non-verbal) bisa dimaknai berbeda dari orang atau sekelompok masyarakat yang berbeda karena nilai dan atau kepentingan tertentu.

“Perbedaan makna ditentukan oleh interaksi sosial yang dialami oleh masing-masing orang atau sekelompok masyarakat. Karena itu, makna bersifat sosial sebagai produk interaksi social,” ungkapnya.

Dengan kata lain, lanjut Emrus nilai, ideologi, budaya, kepentingan dan dunia keseharian yang terkonstruksi selama ini bagi setiap orang maupun sekelompok masyarakat menjadi dasar bagi mereka memaknai sesuatu. Tidak heran simbol tertentu bagi orang atau masyarakat tertentu, menjadi suatu hal sangat dihormati dalam kehidupannya, namun bagi masyarakat yang lain simbol yang sama sebagai suatu yang biasa saja.

“Merujuk pada disain yang tertera pada spanduk yang terkait dengan HUT RI tersebut, menurut hemat saya, produksi disain belum maksimal atau tidak sama sekali mempertimbangkan kedua aspek di atas,” katanya.

Di samping itu, menurut Emrus disain itu tampaknya belum melalui proses pre test yang kredibel kepada sekelompok masyarakat heterogen sebagai representasi pluralitas bangsa Indonesia untuk menangkap respon, pendapat dan penilaian sebagai bahan evaluasi sebelum disain di-release ke ruang publik.

“Merujuk pada uraian di atas, untuk kesekian kalinya saya mengatakan bahwa komunikasi pemerintah pusat masih perlu perbaikan berdasarkan prinsip-prinsip tatakelola komunikasi yang baik,” tegas dosen komunikasi politik Universitas Pelita Harapan itu. Kedepan Emrus menyarankan kepada Presiden Jokowi agar penanggungjawab komunikasi pemerintah pusat diserahkan kepada para komunikolog. “Sepanjang belum berpijak pada the right man on the right job di bidang komunikasi, maka pengelolaan komunikasi pemerintah akan selalu berpotensi menimbulkan polemik yang tidak produktif di ruang publik. Karena  itu, manajemen komunikasi pemerintah pusat sejatinya segera diperbaiki,” pungkas Emrus.