PARLEMEN

Ketua DPR: Sudah Saatnya Indonesia Punya Produk Hukum Sendiri

MONITOR, Jakarta – Indonesia sudah saatnya meninggalkan produk hukum peninggalan zaman kolonial dan menggantinya dengan produk hukum buatan negeri sendiri. Hal ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (14/8).

Tentunya, sambung Puan, dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya, sosial bangsa Indonesia.

“Sudah saatnya produk-produk hukum warisan zaman kolonial dapat digantikan oleh produk hukum Indonesia yang merdeka, yang tentu saja telah mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya, sosial, dan sosiologis Bangsa Indonesia,” sebutnya.

Pemerintah juga dinilai perlu memperkuat sistem penanggulangan bencana yang terpadu dan terkoodinasi. Sehingga, sambung dia, pemerintah harus menyempurnakan sistem jaminan dan perlindungan sosial.

Lebih lanjut, kata dia, pemerintah dan seluruh instansi juga perlu memperkuat regulasi untuk mencegah krisis ekonomi. Di sisi lain, saat ini juga dibutuhkan regulasi yang dapat menyelaraskan otoritas kebijakan moneter dalam menghadapi kriris ekonomi.

Pasalnya, ujar Puan, saat ini masyarakat berada dalam era kemajuan zaman yang sangat dinamis dan terbuka secara sosial, budaya, ekonomi dan politik, serta persaingan global yang semakin tajam.

“Sebagai Bangsa dan Negara, kita semakin dituntut untuk memiliki kemampuan dan kekuatan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, agar dapat menentukan nasib bangsa dan tanah air oleh kedaulatannya sendiri,” pungkas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Recent Posts

Kementerian UMKM dan Kemendag Perluas Akses Ekspor Produk Lokal Lewat InaExport

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkolaborasi memperluas…

3 jam yang lalu

Kick Off Hari Santri 2026, Menag: Santri Jangan Jadi Penonton, Harus Ikut Menentukan Masa Depan Indonesia

MONITOR, Jakarta — Menteri Agama (Menag) Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa santri tidak boleh…

3 jam yang lalu

IPW Adukan Dugaan Intimidasi dan Pembubaran Ibadah Jemaat GKPI ke Bareskrim

MONITOR, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) melalui Tim Advokasi dan Bantuan Hukumnya mengadukan dugaan…

17 jam yang lalu

STAI Syekh Manshur Dorong Transformasi Pendidikan Islam Menuju Ekosistem Pendidikan Berdampak

MONITOR, Pandeglang - Pendidikan Islam dinilai perlu bergeser dari paradigma pembelajaran yang sekadar berorientasi pada…

17 jam yang lalu

Prof. Ahmad Tholabi Kharlie: Amandemen Konstitusi Harus Menjadi Langkah Terakhir dalam Menata Desentralisasi

MONITOR, Tangsel - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H.,…

21 jam yang lalu

Kemenhaj Buka Opsi Maskapai Alternatif untuk Tekan BPIH 2027

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI membuka opsi penggunaan maskapai alternatif dalam…

24 jam yang lalu