PARLEMEN

Ketua DPR: Sudah Saatnya Indonesia Punya Produk Hukum Sendiri

MONITOR, Jakarta – Indonesia sudah saatnya meninggalkan produk hukum peninggalan zaman kolonial dan menggantinya dengan produk hukum buatan negeri sendiri. Hal ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI – DPD RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (14/8).

Tentunya, sambung Puan, dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya, sosial bangsa Indonesia.

“Sudah saatnya produk-produk hukum warisan zaman kolonial dapat digantikan oleh produk hukum Indonesia yang merdeka, yang tentu saja telah mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya, sosial, dan sosiologis Bangsa Indonesia,” sebutnya.

Pemerintah juga dinilai perlu memperkuat sistem penanggulangan bencana yang terpadu dan terkoodinasi. Sehingga, sambung dia, pemerintah harus menyempurnakan sistem jaminan dan perlindungan sosial.

Lebih lanjut, kata dia, pemerintah dan seluruh instansi juga perlu memperkuat regulasi untuk mencegah krisis ekonomi. Di sisi lain, saat ini juga dibutuhkan regulasi yang dapat menyelaraskan otoritas kebijakan moneter dalam menghadapi kriris ekonomi.

Pasalnya, ujar Puan, saat ini masyarakat berada dalam era kemajuan zaman yang sangat dinamis dan terbuka secara sosial, budaya, ekonomi dan politik, serta persaingan global yang semakin tajam.

“Sebagai Bangsa dan Negara, kita semakin dituntut untuk memiliki kemampuan dan kekuatan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, agar dapat menentukan nasib bangsa dan tanah air oleh kedaulatannya sendiri,” pungkas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Recent Posts

Puan Pastikan Adies Kadir Aktif Kembali di DPR, Sesuai Keputusan MKD

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan Adies Kadir sudah kembali aktif sebagai…

3 jam yang lalu

Puan Sebut Kasus Bullying di Sekolah Sudah Darurat!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalkan siswa SMPN…

6 jam yang lalu

Kemenag Selesaikan Enam Pedoman Teknis Layanan Pendidikan Inklusif

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 2024…

6 jam yang lalu

Soal Laporan ke MKD, Puan Tegaskan Pembahasan UU KUHAP Serap Partisipasi Publik

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons soal adanya laporan terhadap 11 anggota…

10 jam yang lalu

Puan Pimpin Pengesahan UU KUHAP Baru, Berlaku Mulai Januari 2026

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa…

11 jam yang lalu

13.600 Siswa SD Ikuti Asesmen Nasional Literasi Dasar Beragama 2025

MONITOR, Jakarta - Sebanyak 13.600 dari 16.376.085 siswa muslim Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia…

12 jam yang lalu