MONITOR, Jakarta – Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpikir ulang ketika harus memberlakukan ganjil genap di 25 ruas jalan protokol di Ibukota. Hal tersebut dinilai beresiko memperburuk penyebaran Covid-19.
“Pemprov DKI harus serius mengevaluasi ganjil genap. Kami khawatir, penerapan ganjil genap justru beresiko memperburuk penyebaran virus corona dan mendorong adanya klaster baru di transportasi umum,” ujar, Anthony Winza, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI.
Menurutnya, Pemprov DKI harus jeli memperhitungkan kondisi masyarakat yang masih memiliki kewajiban untuk berangkat bekerja. Selain itu transportasi umum juga belum terintegrasi secara baik. Akibatnya, terjadi penumpukan penumpang di daerah pergantian moda transportasi, misalnya ketika penumpang hendak pindah dari KRL ke bus, atau dari MRT ke bus.
“Daerah ini dapat menjadi titik-titik penularan baru di mana sering terjadi kemacetan dan PKL yang berkerumun, seperti yang terlihat di Halte Harmoni dan Stasiun Tanah Abang,” jelasnya.
Dalam satu hari saja penumpukan penumpang terjadi dua kali yakni pada saat jam berangkat dan pulang kantor sehingga menambah risiko penularan COVID-19.
