POLITIK

Gelar Konvensi Etika, Ketua DKPP Beraudiensi dengan MPR dan KY

MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad, melakukan audiensi dengan MPR RI dan Komisi Yudisial (KY) di Ruang Rapat Ketua MPR RI, Gedung Nusantara 3 Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Muhammad didampingi oleh Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno, dalam pertemuan ini. Audiensi itu diadakan guna membahas rencana pelaksanaan kegiatan bersama yang akan diadakan oleh DKPP, MPR dan KY.

“Kami melakukan koordinasi terkait rencana Konvensi Nasional II tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara,” ungkap Muhammad dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Sebelumnya, kegiatan serupa pernah diinisiasi oleh DKPP bersama KY dan MPR pada April 2017 lalu.

Menurut Muhammad, pelaksanaan konvensi itu sangat penting bagi Indonesia, mengingat dalam satu dekade terakhir masyarakat Indonesia dihadapkan ancaman konflik identitas dan ideologis.

Muhammad menyampaikan, pelaksanaan konvensi itu nantinya dapat mendorong terbentuknya Badan Pekerja Etika yang rencananya akan dibina oleh pimpinan MPR dan Menpan RB. Badan tersebut, menurut Muhammad, memiliki tiga tugas khusus.

Pertama, memberi masukan mengenai arah kebijakan implementasi TAP MPR Nomor VI/MPR/2001. Kedua, memberi masukan kepada pemerintah dan DPR terkait pembuatan UU tentang Etika Jabatan Publik atau UU Peradilan Etika.

“Sedangkan yang ketiga, badan ini diharapkan menjadi forum komunikasi pembinaan dan pengembangan antar lembaga-lembaga penegak etik,” ujar Muhammad.

Dalam audiensi ini, kehadiran Muhammad dan Bernad diterima Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Sekretaris MPR Ma’ruf Cahyono. Selain nama-nama di atas, hadir pula Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Anggota KY Aidul Fitriciada Azhari dan Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie.

Senada dengan Muhammad, Jimly pun menyatakan audiensi merupakan bentuk koordinasi guna merealisasikan Konvensi Nasional II tentang Etika Berbangsa dan Bernegara.

“Kami sepakat untuk adakan pada Oktober-November 2020,” kata Jimly.

Recent Posts

Respons Tuntutan Publik, Delapan Fraksi Sepakat Evaluasi Tunjangan DPR

MONITOR, Jakarta - Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat yang menolak besarnya gaji…

3 jam yang lalu

Eko Patrio dan Uya Kuya Resmi Dinonaktifkan dari DPR

MONITOR, Jakarta - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias…

4 jam yang lalu

GUSDURian Nilai Kapolri Gagal Bertanggung Jawab atas Kekerasan Aparat Terhadap Demonstran

MONITOR, Jakarta – Jaringan GUSDURian menilai Kapolri gagal bertanggung jawab atas berulangnya tindakan represif yang…

5 jam yang lalu

NasDem Berhentikan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI

MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem memutuskan untuk menon-aktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa urbach…

5 jam yang lalu

Redam Energi Kemarahan Massa, Pemerintah Diminta Lebih Aktif Libatkan Tokoh Agama

MONITOR, Jakarta - Mantan Aktivis 98, Arif Mirdjaja mengimbau agar pemerintah lebih aktif lagi melibatkan…

6 jam yang lalu

Kemenag Tunda MHQ Internasional Penyandang Disabilitas Netra 2025

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) bersama…

7 jam yang lalu