Dampak Pandemi Covid-19, Bappeda Depok Siapkan Anggaran Perubahan

Ilustrasi: Gedung Balai Kota Depok. (Foto: istimewa)

MONITOR, Depok – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok sedang mempersiapkan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Anggaran tersebut nantinya akan mengarah pada pemulihan perekonomian untuk sasaran terdampak Covid-19. 

“Anggaran perubahan ini masih on progress, nantinya akan diarahkan pada pemulihan bidang ekonomi dengan fokus sasaran bagi terdampak Covid-19. Anggaran pemulihan ekonomi pasca pandemi juga didukung sumber pendanaan lain yaitu Dana Insentif Daerah (DID),” kata Kepala Bappeda Kota Depok, Widyati Riyandani di Balai Kota, Kamis (7/8). 

Dirinya mengatakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam pemulihan bidang ekonomi tersebut meliputi pelatihan yang sifatnya go digital dan pembuatan modul-modul pelatihan yang nantinya dipublikasikan melalui portal resmi Pemerintah, penambahan wirausaha baru, peningkatan usaha bagi pelaku usaha mikro melalui jaringan koperasi, maupun sertifikasi untuk pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat. 

Selain itu Pemerintah Kota Depok juga melakukan penyaluran stimulus berupa bantuan indukan ikan baik ikan konsumsi maupun ikan hias, serta bantuan benih sayuran untuk menggairahkan urban farming guna ketahanan pangan rumah tangga.

Kemudian, menambah volume program padat karya yang diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja, pemberian alat dan bahan produksi bagi usaha ekonomi produktif, dan perbaikan sarpras pasar sesuai protokol kesehatan, serta menyediakan fasilitas layanan untuk pembelajaran jarak jauh bagi pelajar.  

“Seluruh kegiatan ini nantinya sesuai mekanisme dan tetap mengikuti protokol kesehatan, bahkan untuk pelatihan-pelatihan sedang disusun panduan pelatihan kerja pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB),” tegasnya.

Widyati menambahkan, dalam anggaran perubahan tersebut tetap diprioritaskan untuk pencapaian target indikator kinerja utana (IKU), program unggulan.

“Serta untuk janji kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” pungkasnya.