Cak Imin Minta Pemerintah Lebih Serius Perhatikan Sektor Pertanian

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (dok: Instagram)

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pertumbuhan di sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian dan dukungan serius dari pemerintah, diantaranya meningkatkan investasi dan insentif kepada sektor tersebut.

“Peningkatan Investasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemberian kredit pertanian, meningkatkan pendaaan penelitian dan pengembangan pertanian, intensifikasi penggunaan teknologi pertanian maupun peningkatan jumlah angkatan petani-petani baru,” kata Muhaimin, atau yang akrab disapa Cak Imin, dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, di Jakarta, Jumat (7/8).

Dikatakan dia, berdasarkan hasil laporan Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal II-2020 minus hingga 5,32 persen. Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen. Namun, disaat bersamaan PDB sektor pertanian tumbuh 16,24 persen pada kuartal-II 2020.

Tidak hanya itu, imbuh dia, BPS juga menyebutkan pertanian menjadi sektor utama penopang produk domestik bruto yang tumbuh mencapai 2,19 pada kuartal II 2020.

Sementara empat sektor lainnya tumbuh negatif yakni industri (-6,19 persen), perdagangan (-7,57 persen), konstruksi (-5,39 persen) dan pertambangan (-2,72 persen). Kontribusi pertanian pun meningkat dari 13,57 persen pada kuartal II 2019 menjadi 15,46 persen pada kuartal II 2020.

Selain itu, Pemerintah juga diharapkan memberikan banyak insentif kepada petani. Kenaikan NTP Juli 2020 belum sepenuhnya menguntungkan petani di kondisi Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan karena tidak meratanya infrastruktur, khususnya untuk mengangkut hasil panen, serta panen raya yang berbarengan.

“Ini masalah selalu berulang. Harus ditemukan mekanisme penyerapan dan distribusi yang baik supaya tidak ada penumpukan saat panen. Harus dicari terobosan bagaimana improvisasi pada aspek distribusi hasil pertanian” papar dia.

Oleh karena itu, Pemerintah juga diharapkan dapat menyerap hasil produksi petani dengan harga yang layak sehingga dapat mendongkrak NPT Petani. Khususnya sub sektor tanaman pangan dan holtikultura.

Pertanian merupakan sektor pengungkit pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan. Perubahan orientasi pertanian di Indonesia harus diarahkan pada konsep kedaulatan pangan sebagaimana tercantum dalam RPJMN dan telah menjadi visi pemerintahan.

“Prinsip-prinsip kedaulatan pangan juga sudah sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Rakyat yang Bekerja di Pedesaan (UNDROP) menjadikan para petani dan nelayan sebagai produsen utama yang menghasilkan pangan tanpa tergantung importasi,” ucap ketua umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

*Distribusi lahan melalui program reforma agraria dan diversifikasi pangan justru lebih tepat untuk segera dilaksanakan saat ini. Hal ini sekaligus dapat menjadi solusi di tengah krisis pangan disaat pendemi Covid-19 seperti saat ini,” pungkasnya.