Hingga Juli 2020, Pelanggaran Netralitas ASN Capai Angka 456 Kasus

MONITOR, Jakarta – Hingga 31 Juli 2020 lalu, pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) mencapai 456 kasus dan sebesar 27,6 persennya dilakukan oleh ASN yang menduduki jabatan tinggi.

Ketua KASN, Agus Pramusinto, mengungkapkan bahwa banyaknya pucuk pimpinan birokrasi yang terlibat dalam pelanggaran netralitas ASN akan berpotensi pada penyalahgunaan wewenang.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut, menurut Agus, tentunya menjadi pengingat agar Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang benar-benar dapat terhindar dari penyalahgunaan wewenang ASN.

“Harus dipastikan pelaksanaan suksesi melalui Pilkada Serentak ini tidak ada pengerahan birokrasi, karena ASN netral dan birokrasi tidak berpolitik itu harga mati,” ungkapnya dalam acara kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN yang kedua dengan tema ‘ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri’ di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Agus mengatakan, adanya indikasi birokrasi yang ikut berpolitik dalam perhelatan Pilkada Serentak 2020 seharusnya menjadi peringatan atau alarm bagi semua pihak.

Menurut Agus, peringatan tersebut menjadi penting guna menciptakan kondisi ASN tetap netral di Pilkada Serentak 2020.

“Ini alarm Pilkada 2020 sudah berbunyi, yaitu indikasi birokrasi berpolitik,” katanya.

Pada kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN itu juga digelar deklarasi netralitas ASN yang diikuti oleh lebih dari 618 peserta di jaringan virtual.

Para peserta yakni kepala daerah, sekretaris daerah, Kepala BKD BKPSDM, pimpinan Bawaslu daerah, dari wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Papua.

Kemudian, kegiatan lainnya yang digelar adalah diskusi panel dengan pembicara Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.