MONITOR, Tangerang Selatan – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengingatkan agar elemen masyarakat berhati-hati terhadap potensi praktik politisasi bantuan sosial (bansos) dalam menghadapi Pilkada 2020.
Menurut Titi, hal ini menjadi tantangan terberat terlebih penyelenggaraan pilkada berada di masa pandemi. Ia pun menjelaskan, program pemulihan dampak Covid-19 ini bisa dilakukan oleh siapapun termasuk ASN.
“Lalu tantangannya juga akan semakin berat di masa pandemi ini, apalagi banyak program penanganan Covid-19 memicu praktik politisasi bansos dan program pemulihan dampak Covid-19 oleh aktor politik yang berkompetisi. Politisasi program Covid-19 ini kemungkinan besar akan melibatkan ASN daerah,” ujar Titi Anggraini dalam diskusi bertajuk Netralitas ASN di Pilkada Tangsel, belum lama ini.
Menyinggung penyelenggaraan Pilkada Tangsel, Titi pun kembali mengingatkan agar masyarakat belajar dari Pilkada 2010 silam, dimana Pilkada diputuskan untuk digelar kembali karena memicu potensi kerawanan.
“Kita harus mewaspadai netralitas ASN, kita harus belajar dari Pilkada 2010 terdahulu yang menjadi pemicu dan diputuskannya Pilkada ulang. Kalau bicara titik rawan maka netralitas birokratis jadi fokus kita didalam pengawasan dan pemantauan. Maka konektifitas gerakan kita akan dipastikan dalam memantau potensi kerawanan tersebut,” imbuhnya.
