MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, menilai anggaran yang akan digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 171 miliar untuk siswa yang gagal dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih kurang. Pasalnya anggaran tersebut hanya untuk memenuhi uang pangkal saja.
Sementara kata Zita, masuk sekolah swasta itu yang mahal adalah biaya gedung.
“Harusnya di bantu semuanya, jangan hanya uang pangkal. Kalau Pemprov DKI mau dengar suara rakyat di bawah, semuanya teriak minta di gratiskan masuk sekolah swastanya. Bukan hanya uang pangkal,” ujar Zita dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, senin (20/7).
Menurut politisi PAN ini, seharusnya tidak ada alasan pemerintah tidak bisa bantu gratiskan semua biaya siswa yang tak lolos seleksi PPDB sehingga harus masuk sekolah swasta.
“Di daerah lain sekolah swasta di gratiskan, salah satunya Brebes. Kita punya APBD puluhan triliun, ini masuk di APBD Perubahan, sumber paling aman dari BTT (Bantuan Tak Terduga). Maksimalkan juga program kerja sama dengan pihak swasta untuk biayai pendidikan siswa yang terkena dampak Covid-19. Kalau kita mau, pasti bisa,”tegasnya.
Tak hanya itu, Putri dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) ini, mengingatkan Pemprov DKI siswa yang dibantu, tentu harus ada kriterianya.
“Sekarang ini banyak orang mampu bayar makan, tapi ketika harus bayar sekolah tidak ada. Nah hal seperti ini harus selektif,” terang Zita.
Oleh karenanya, lanjut Zita, data yang digunakan jangan data dari Dinas Sosial (Dinsos) tapi data diambil dari jalur hasil PPDB.
“Data siswa yang tertolak lengkap di situ. Jadi tidak pusing lagi karena data. Kita butuh kerja cepat. Niatnya sudah baik, strateginya juga harus baik, biar hasilnya baik,” jelasnya.
Zita pun berjanji akan kawal dana 171 M tersebut sehingga benar-benar tepat sasaran. “Tapi perlu diingat juga, ini baru rencana, euforianya jangan berlebihan dulu,” pungkasnya.
