MONITOR, Jakarta – Sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara online di masa pandemi tampaknya belum sepenuhnya berjalan mulus. Ada banyak kendala yang dihadapi masyarakat ketika metode ini diterapkan, salah satunya infrastruktur pendidikan belum merata.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti, menilai banyak permasalahan yang ditemukan dalam kebijakan PJJ ini. Retno mengatakan tidak semua siswa mampu melakukan PJJ secara maksimal lantaran akses pendidikan yang dimiliki tidak sama.
“Kami menemukan bahwa PJJ secara daring itu bias kelas, dalam PJJ secara daring ini karena hanya anak dari keluarga menengah keatas yang terlayani,” kata Retno Listyarti dalam webinar Forum Monitor bertajuk ‘Kebijakan dan Tantangan Pendidikan di Masa Pandemi’, Jumat (17/7).
Sementara bagi siswa yang berasal dari keluarga ekonomi menengah kebawah atau masuk kategori tidak mampu, Retno mengatakan mereka tidak memiliki peralatan daring, sehingga tidak sanggup membeli kuota internet sehingga mereka tidak terlayani dalam pembelajaran jarak jauh secara daring.
Selain itu, permasalahan lainnya dalam kebijakan PJJ ini adalah bias kota dan desa. Retno mengatakan anak-anak di kota terbiasa ditunjang oleh akses internet yang memadai sehingga bisa menunjang pembelajaran mereka.
“Asalkan punya kuota. Sementara pembelajaran dari desa ini, kami melihat bias Jawa dan luar Jawa, karena sebagian anak anak di luar Jawa itu mengalami kesulitan mendapatkan sinyal sehingga harus jalan kaki jauh,” pungkasnya.
Kritik yang sama juga disampaikan Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, terkait kebijakan PJJ ini. Ia mengakui masih banyak orangtua siswa yang belum siap menyediakan sarana pendidikan secara daring bagi anaknya.
Huda juga mengakui infrastruktur pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya beradaptasi dengan cara daring. Sehingga yang terkena dampaknya bukan hanya sekolah saja, melainkan orangtua siswa.
“Tapi jujur harus diakui yang kena dampak kesulitan ekonomi tidak hanya sekolah tetapi orang tua juga mengalami dampak itu. Itu akhirnya tidak terselesaikan,” ujar Huda.
Huda pun mendorong Kemendibud untuk melakukan relaksasi dana BOS agar bisa dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan lainnya.
“Kami mendorong Kemendikbud relaksasi. Bisa tidak cukup kebijakan afirmasi lain di luar dana BOS untuk membeli kuota, pulsa, termasuk terakhir ada BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk sekolah negeri sekarang sekolah swasta mendapatkannya. Saya berharap Kemendikbud cepat ambil terobosan dan inisiatif terus turun kebawah, lalu putuskan hari itu juga jika ada kendala,” imbuhnya.
Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai Kemendikbud tidak memiliki progres jelas menyikapi pelaksanaan pendidikan di masa pandemi. Bahkan Ubeid menuturkan, Mendikbud Nadiem Makarim tampak menghindari permasalahan di sektor pendidikan.
“Tampaknya Kemendikbud tidak ada progres sampai hari ini, kita teriak-teriak sudah sangat kencang ya, kemudian kami lihat tampaknya pak menteri menutup mata dan telinga. Tampaknya mungkin begitu karena emang dari hasil survei KPAI tadi juga mengindikasikan itu kan, bahwa ini ada kelas antara di Jawa dan wilayah luar Jawa,” kritik Ubaid.
Terakhir, dalam webinar ini, Direktur GTK Pendis Kementerian Agama Prof Suyitno menyarankan agar pemerintah melakukan re-desain metode pembelajaran pedagogi agar bisa beradaptasi dan menyesuaikan kondisi saat ini.
Tentunya, kata Suyitno, hal ini harus dibarengi dengan upaya pendampingan para tenaga pendidik untuk siap menerapkan e-learning atau pembelajaran secara online.
“Adapun program yang telah dilaksanakan yaitu Program Induksi PPG, AKG Online, Program Parenting, Program penguatan IT. Lalu program yang sedang kami laksanakan adalah layanan SIMPATIKA, dan Guru Madrasah Berbagi,” terang Suyitno.
