MONITOR, Jakarta –Isu amandemen terbatas hingga usulan menteri dari unsur DPD RI menjadi salah satu topik hangat perbincangan antara pimpinan DPD RI dengan pimpinan media massa nasional dalam agenda kerja kunjungan ke kantor media yang dimulai Rabu (15/7) pagi kemarin.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, DPD selain memiliki fungsi pengawasan terhadap proses pembangunan dan penerapan Undang-Undang, juga fungsi representasi, sebagai wakil daerah atau wilayah.
Hal itu menanggapi Presdir Metro TV Don Bosco Selamun yang menanyakan apa sebenarnya produk terkuat DPD RI selama ini, sekaligus menakar kekuatan posisi DPD RI.
“Kalau anggota DPR RI kan mewakili rakyat melalui partai politik. Sedangkan DPD RI wakil daerah atau wilayah. Sehingga kami harus menyuarakan kepentingan daerah,” kata LaNyalla.
“Jadi kami temukan persoalan di daerah, kami bawa ke pusat untuk mendapat penyelesaian. Makanya kami juga sebagai tempat mengadu bagi masalah-masalah yang dihadapi daerah,” tambahnya.
Menyinggung soal masih adanya kelemahan posisi DPD RI dalam sistem tata negara, Wakil Ketua II Mahyudin mengatakan amandemen konsitusi sebagai jalan keluar yang harus ditempuh. Ia berpandangan, hanya dengan amandemen posisi DPD bisa lebih kuat lagi dari sekarang.
Namun, ditambahkan Wakil Ketua I Nono Sampono bahwa amandemen yang ada di benak DPS tentu amandemen terbatas. Sehingga tidak melebar kemana-mana.
Yang menarik, di sela perbincangan tersebut, LaNyalla mengungkapkan jika ia bersurat kepada Presiden Joko Widodo terkait wacana reshuffle kabinet. Dengan mengusulkan sejumlah nama Senator sebagai kandidat menteri.
“Saya pikir perlu dari unsur DPD untuk memperkuat tim Pak Jokowi. Seperti misalnya Pak Nono Sampono, beliau sangat mumpuni untuk bekerja sebagai pengambil kebijakan,” cetus LaNyalla.
Untuk diketahui, agenda kerja kunjungan media akan dilanjutkan ke sejumlah kantor media lainnya. Di antarannya Kompas, CNN Indonesia, TVOne, MNC dan lainnya. Sebelumnya, Ketua DPD telah menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Juga dijadwalkan menerima audiensi pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).
