Reklamasi Perluasan Ancol, Begini Sikap Politik Nasdem dan Demokrat

Ilustrasi proyek pembangunan pulau reklamasi

MONITOR, Jakarta – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan izin reklamasi perluasan Ancol masih kontroversi. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah fraksi di DPRD DKI yang beragam dalam menanggapi kebijakan Anies tersebut.

Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta pun belum menentukan sikapnya terkait keluarnya izin reklamasi perluasan Ancol. Ketua Fraksi NasDem, Wibi Andrino, belum bisa memberikan tanggapannya ketika MONITOR mencoba menghubunginya untuk menanyakan sikap Fraksi NasDem.

Sementara terpisah, Fraksi Demokrat justru mengambil sikap mendukung kebijakan Anies dalam mengeluarkan izin reklamasi perluasan Ancol.

“Kalau kami mendukung lah. Tapi tentunya dengan catatan,” ungkap Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Dessie Crishtyana Sari.

Dessie beralasan, Fraksi Demokrat setuju dengan reklamasi perluasan Ancol selama tujuannya memang untuk kepentingan masyarakat.

“Itu tadi, selama untuk kepentingan masyarakat saya kira itu bagus ya. Bisa menciptakan pendapatan daerah yang masuk ke kas DKI. Uang dari rakyat kembali ke rakyat bukan semata-mata untuk benefit,” tandasnya.

Sebelumnya Fraksi Golkar justru tegas menolak perluasan Ancol. “Sikap Fraksi Golkar sangat jelas. Menolak reklamasi perluasan Ancol apapun ceritanya,” ujar Ketua Fraksi Golkar Jakarta Basri Baco, Selasa (14/7).

Dikatakan Baco, banyak alasan ketika fraksinya harus menolak reklamasi perluasan Ancol, diantaranya Anies melalui anak buahnya tidak pernah menjelaskan konsep yang jelas tentang perluasan Ancol yang dimaksud.

Seperti Diketahui, Anies mengeluarkan izin reklamasi perluasan Ancol, meliputi kawasan rekreasi Dufan seluas 35 hektar dan Taman Impian Ancol Timur seluas 120 hektar.

Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur 237/2020 tentang izin perluasan kawasan rekreasi Dufan dan kawasaan rekreasi Taman Impian Ancol Timur, seperti dikutip dari laman jdih.jakarta.go.id, Minggu (28/6/2020).