Ilustrasi tilang lalu lintas
MONITOR, Jakarta – Mulai pekan depan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bakal melakukan tindakan penilangan bagi pengendara yang melanggar baik roda dua maupun roda empat. Penilangan kembali dilakukan karena angka pelanggaran cenderung tinggi.
Sebelumnya, Selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PSBB Transisi di wilayah Jakarta diketahui tindakan penilangan itu ditiadakan untuk sementara waktu. Saat itu semua petugas difokuskan untuk menangani pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19).
Namun, mulai pekan depan atau Senin (21/7/2020), Direktur Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo akan kembali menerapkan tilang kepada pengendara yang melakukan pelanggaran lalin secara konvensional.
“Benar, Mulai minggu depan kita akan melakukan penindakan kembali berupa tilang. Terutama terhadap pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas,” kata Sambodo.
Menurut Sambodo penilangan dilakukan karena selama masa PSBB jumlah pelanggar lalin meningkat 50 persen dibanding biasanya.
Ditlantas Polda Metro akan menerjunkan ribuan personel untuk melakukan penindakan tersebut. Ada 15 jenis pelanggaran yang akan ditindak. Di luar 15 pelanggaran itu, lanjutnya, pihaknya hanya akan memberikan teguran kepada para pengendara.
Berikut 15 jenis pelanggaran kendaraan bermotor yang akan ditilang Polda Metro Jaya:
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng dunia usaha untuk memperluas pelindungan jaminan sosial bagi…
MONITOR, Bogor – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyambut baik terbentuknya Perhimpunan Pengembang Kewirausahaan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama akan menggelar Doa dan Zikir Kebangsaan sebagai salah satu rangkaian HUT…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Badan Pengawas Obat dan…
MONITOR, Jakarta — Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadi momentum memperkuat transformasi…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menyoroti data terbaru dari Komisi…