Penyaluran BPNT di Bogor, Penyuplai Saling Berebut Jadi Pemasok Logistik

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor, Hasyemi Faqihudin/ dok: istimewa

MONITOR, Bogor – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bogor hingga kini masih carut marut. Hal ini diduga terjadi akibat tidak adanya manajemen penyedia (suplier) bahan pokok dan pengawasan yang baik dari dinas terkait.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor, Hasyemi Faqihudin, mengungkapkan sampai kapanpun, jika tidak dibenahi dari hulu ke hilir, penyaluran BPNT di Kabupaten Bogor tidak akan beres. Hal ini karena terjadi saling sikut antar supplier yang begitu bebas.

Menurut dia, satu supplier dengan supplier lainnya terjadi saling lapor ke aparat penegak hukum (APH) atas terjadinya kecurangan-kecurangan di lapangan. Entah soal kualitas, kuantitas bahan pokok hingga tidak tepat waktu dan tepat sasaran bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

“Berbagai kasus muncul soal penyaluran BPNT di Kabupaten Bogor. Persaingan supplier yang begitu bebas menyebabkan para suppler berebut dan bersaing bebas. Jangan sampai ini merugikan penerima manfaat,” ujarnya.

Lebih Lanjut Hasyemi Faqihudin mengungkapkan, di Kabupaten Bogor jumlah KPM mencapai 189,990. KPM penerima BPNT reguler. Belum lagi ditambah dengan penerima BPNT PKH dan BPNT dari program JPS Covid-19.

Dengan dana sebesar Rp200 ribu saja per KPM, setiap bulan di Kabupaten Bogor terjadi perputaran uang sebesar Rp 37 Miliar lebih dari program BPNT reguler. Belum lagi ditambah BPNT PKH dan JPS Covid yang jumlahnya mencapai 40 ribuan KPM.

“Wajar saja jika terjadi persaingan cukup ketat untuk berebut menjadi supplier BPNT. Informasinya mulai pengusaha murni, LSM, para pendamping PKH dan TKSK, aparatur sipil negara (ASN) hingga mantan pejabat yang berebut menjadi supplier. Ini yang harus dibenahi oleh Dinas Sosial agar tidak terjadi penyimpangan,” tandasnya.