PEMERINTAHAN

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas, Stafsus KPPPA: Ini Harus Diperjuangkan!

MONITOR, Jakarta – Dicabutnya Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 menuai perhatian dari Staf Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Ulfah Mawardi. Ia mendorong RUU ini segera disahkan oleh anggota legislatif.

Ulfah mengatakan, berdasarkan komunikasi dan koordinasi dengan Komisi VIII DPR RI, RUU PKS akan tetap diperjuangkan dan menjadi prioritas. Ulfah pun menekankan pentingnya pengesahan RUU ini agar meminimalisir angka kasus kekerasan.

“Itu tetap menjadi prioritas, akan tetapi ada perubahan strategi dan akan tetap diperjuangkan. Kementerian PPPA akan memantau dan terus mensupport agar RUU ini cepat diketok, karena ini menjadi satu strategi dan cara untuk menurunkan kasus kekerasan, terutama pada perempuan dan anak,” ujar Ulfah Mawardi saat dihubungi MONITOR, Kamis (9/7).

Ia menjelaskan, RUU PKS ini jika disahkan akan menjadi payung hukum bagi upaya perlindungan korban kekerasan. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran dan kolaborasi dari semua pihak baik legislatif, eksekutif dan kelompok masyarakat untuk terus bersama-sama mengawal RUU ini agar segera disahkan.

“Organisasi perempuan, jangan diam. Harus mengawal dan mendorong, semua stakeholder yang berkepentingan jangan lengah supaya ini RUU cepat diketok,” serunya.

“Prinsipnya, masyarakat dan pemerintah beserta legislatif punya satu kesamaan misi perjuangan, bahwa RUU ini harus diperjuangkan. Ini masalah yang extraordinary. Kasus kekerasan adalah masalah yang urgen, dan meningkat di masa pandemi. Nah ini harus menjadi payung hukum, minimal bisa meminimalisasi kekerasan,” tegas Ulfah.

Recent Posts

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

6 menit yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

43 menit yang lalu

Realisasi BOS Pesantren 2025 Capai Rp 196,8 Miliar

MONITOR, Jakarta - Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan pesantren tahun ini…

2 jam yang lalu

Tunjangan Guru PAI Non ASN Naik Rp500 Ribu, Pencairan Dirapel

MONITOR, Jakarta - Ada kabar baik dari Kementerian Agama untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI)…

10 jam yang lalu

Bela Rakyat, DPR Akan Fasilitasi Penyelesaian Polemik Tutupnya Pusat Kebugaran yang Rugikan 1.000 Konsumen

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menyoroti polemik penutupan seluruh…

11 jam yang lalu

RI Debut di BRICS, Ketua BKSAP DPR: Indonesia Kian Tegaskan Nonblok dan Jadi Pemain Berpengaruh

MONITOR, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera…

11 jam yang lalu