Dosen FISIP Universitas Bojonegoro Ahmad Suprastiyo/ dok: Monitor
MONITOR, Jakarta – Pemerintah diharapkan responsif dalam mengambil segala kebijakan publik di masa new normal ini. Dosen FISIP Universitas Bojonegoro Ahmad Suprastiyo mengatakan, dalam kondisi transisi ini, masyarakat membutuhkan pelayanan yang baik.
“Respon pemerintah harus cepat dalam menyikapi segala permasalahan yang dihadapi rakyatnya. Misalnya permasalahan BPJS, ini jangan nunggu didemo rakyat dulu baru melakukan kebijakan,” kata Ahmad Suprastiyo dalam diskusi daring bertajuk ‘Tantangan Tata Kelola Pemerintahan di Masa New Normal’, Rabu (8/7).
Dalam pengambilan kebijakan, dia mengatakan pemerintah seharusnya membuat kebijakannya sesuai dengan akar masalah yang berkembang di tengah masyarakat.
Selain itu, di masa transisi hidup baru ini, ia mengingatkan pemerintah harus memanfaatkan inovasi teknologi atau layanan digital di semua ruang pelayanan publik.
“Ini bisa menjadi tata kelola pemerintahan yang baik, karena bicara soal kehidupan normal baru atau new normal, maka semua pelayanan publik pun harus berbasis digital,” pungkasnya.
MONITOR, Bekasi — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus berupaya meningkatkan industri kecil dan menengah (IKM) kosmetik nasional…
MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama memperkuat perencanaan dan penganggaran sebagai bagian dari…
MONITOR, Jakarta - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi menetapkan arah baru strategi dalam…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan seleksi dan penetapan peserta Pemagangan Nasional (MagangHub) 2026…
MONITOR, Madiun - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia mendorong penyelenggaraan Expo UMKM &…