PDIP Dukung Penuh Langkah Jokowi Evaluasi Kinerja Menteri

MONITOR, Jakarta – Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.

Ia berpandangan, evaluasi yang dilakukan Presiden terhadap menterinya harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Terlebih, sepanjang pandemi berlangsung pada Maret hingga Juni 2020, Indonesia membutuhkan kerja ekstra dan penanganan yang maksimal dari pemerintah.

“Berarti momentum seperti ini tepat untuk mengevaluasi kepemimpinan para menteri, kinerja para menteri. Ya, wajar saja. Evaluasi wajar, apakah rencana sudah dijalankan atau belum,” kata Hendrawan, di Jakarta, Sabtu (4/7).

Kalau tidak dilakukan, imbuh Hendrawan, maka hal tersebut dinilai aneh. Apalagi dalam kondisi ekstra ordinary, tentu dibutuhkan langkah yang tegas, jelas, kreatif, dan inovatif.

“Kan, presiden berusaha menginjeksi mindset agar para pembantunya melakukan hal yang sama,”ujarnya.

Masih dikatakan dia, evaluasi yang dilakukan Presiden Jokowi dimaksudkan untuk menyelaraskan kinerja para menteri dalam menangani Covid-19. Karenanya, dia meminta semua partai politik yang memiliki keterwakilan menteri di Kabinet Indonesia Maju legowo bila kadernya dievaluasi.

“Otomatis itu kan hak prerogatif presiden. Ketika orang diangkat menjadi menteri, dia harus siap menjadi sorotan publik, dia harus siap dievaluasi setiap saat. Siap untuk mendapatkan rapot merah. Siap mendapatan pujian baik jika memang prestasinya baik,” papar dia.

Dalam kesempatannya itu, Hendrawan memastikan, PDIP selalu mendukung langkah dan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi dalam menghadapi pandemi.

Partai berlambang banteng moncong putih ini, lanjut dia, bersama para kadernya baik yang menduduki jabatan di legislatif hingga kepala daerah secara konsisten menjalankan politik keberpihakan kepada rakyat.

“Seseorang menjadi kepala daerah dia harus berpihak kepada rakyat. PDIP hanya mengingatkan kadernya bahwa kerja-kerja kita adalah kerja kebangsaan, politik kesejahteraan,” pungkasnya.