MONITOR, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan, mengaku bingung pasca video kemarahan Presiden Joko Widodo kepada para menterinya viral beredar di ruang publik. Pasalnya, hingga kini Presiden belum memperlihatkan langkah taktis dan strategis menindaklanjutinya.
Terlebih, sambung dia, penanganan pandemi Covid-19 terus berkembang dan kondisi ekonomi cenderung mengarah tumbang.
“Tentu fakta itu semakin menguat dan membuat publik makin khawatir dan yakin Presiden tidak berdaya dan bingung harus berbuat apa,” kata Irwan kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (2/7).
“Sepertinya, para menteri kembali harus bersiap dimarahi atasan tertingginya,” tambahnya.
Ia mengingatkan, pasca pandemi melanda negeri, pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan-kebijakan besar yang juga potensial melanggar konstitusi. Bahkan, ia menduga dalam keadaan krisis benar-benar dimanfaatkan sebagai alasan perluasan kekuasaan politik pemerintah.
“Pemerintah telah begitu banyak diberikan kelonggaran kebijakan regulasi dan anggaran untuk menyelamatkan rakyat dan negara tapi banyak parameter justru menunjukkan keadaan kian memburuk,” ujar anggota komisi V DPR RI itu.
Ia menjelaskan, Perppu Penanganan Pandemi Covid-19 yang kemudian jadi UU, UU Minerba, kenaikan tarif listrik PLN dan iuran BPJS, Omnibus Law, RUU Cipta Kerja dan terakhir RUU HIP.
“Adalah contoh bagaimana keadaan krisis digunakan untuk menambah dan memperkuat kekuasaan politik,” tegas legislator dari Kalimantan Timur tersebut.
Oleh karenanya, mengingat kondisi kesehatan, sosial, politik dan ekonomi justru terus memburuk. “Semoga saja dalam waktu dekat tidak ada lagi video presiden marah pada menteri-menterinya,” pungkasnya.
