Komisi I DPR Sebut Aneksasi Wilayah Palestina Bentuk Kejahatan Perang

MONITOR, Jakarta – Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, tetap bersikeras akan melakukan aneksasi atau pencaplokan wilayah ke Tepi Barat Palestina pada 1 Juli 2020, meski mendapat kecaman PBB dan mayoritas negara dunia.

Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta mengatakan, jika Netanyahu benar-benar lakukan rencana gilanya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penjahat perang.

“Pencaplokan wilayah Tepi Barat, penghancuran permukiman dan pengusiran warga Palestina ini jelas kejahatan perang yang nyata. Saya kira kejahatan Netanyahu ini bisa disejajarkan dengan Hitler, karena selama ini ia terus melakukan upaya rasialis secara terstruktur dan sistemik untuk menduduki tanah Palestina. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) perlu melalukan penyelidikan terhadap Netanyahu,” ujar Sukamta dalam keterangannya, Rabu (1/7).

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini juga menyambut baik sikap Pemerintah yang terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan DPR melalui Komisi 1, yang tegas menolak rencana aneksasi Tepi Barat.

“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri perlu terus mengoptimalkan diplomasi secara bilateral maupun multilateral menggalang dukungan berbagai negara. DPR juga diharapkan dapat menggalang sikap parlemen se-Dunia untuk menolak upaya perampasan wilayah Tepi Barat,” ucap Sukamta.

Lebih lanjut, Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS berharap melalui keanggotan tidak tetap PBB, Indonesia dapat mendorong terbitnya resolusi DK PBB untuk penghentian aneksasi Tepi Barat. Ia juga berharap Pemerintah Indonesia dapat mengajukan sidang umum istimewa PBB sebagaimana pernah dilakukan pada tahun 2009 terkait dengan isu Kota Yerusalem dan Palestina.

“Intinya harus ada intervensi secara nyata untuk hentikan rencana aneksasi Tepi Barat. Jika PBB dan organisasi internasional tidak mampu hentikan rencana aneksasi ini kita khawatir hal ini akan memicu konflik dalam skala yang lebih besar. Tentu ini akan semakin memudarkan upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan,” pungkasnya.