PARLEMEN

Cecar Menaker Soal Kartu Pra Kerja, DPD RI: Ini Memprihatinkan!

MONITOR, Jakarta – Kehadiran Kartu Pra Kerja diharapkan mampu membantu masyarakat, tak hanya ketika di masa pandemi ini, melainkan juga di masa-masa mendatang. Akan tetapi, kondisinya saat ini cukup memprihatinkan. Insentif yang terlambat turun, bahkan hingga saat ini berlum cair menjadi masalah utama. Untuk angkatan selanjutnya, yaitu angkatan keempat, sampai sekarang juga belum ada pembukaan lagi. Sementara masyarakat sudah menunggu untuk bisa menjadi peserta dalam program tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Senator asal Yogyakarta, Hilmy Muhammad saat Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyahmelalui aplikasi virtual pada Selasa pagi (30/06/2020).

“Terkait kartu Pra Kerja, ini betul-betul memprihatinkan. Yang terjadi saat ini, dari beberapa tahapan yang telah dibuka, tapi hingga sampai saat ini masih macet. Begitu pula dengan yang sudah mendapatkan Kartu Pra Kerja, baru sekali mendapatkan stimulus dan belum mendapatkan lagi. Kami harap ini segera ditangani,” katanya pria yang akrab disapa Gus Hilmy ini.

Gus Hilmy juga menyampaikan apresiasi atas kinerja kementerian tersebut, baik terkait program kerja maupun mitigasi Covid-19. Di antaranya adalah program Balai Latihan Kerja (BLK) dan Inkubasi Bisnis. Menurutnya, di Yogyakarta, BLK sudah berjalan dengan baik dan Inkubasi Bisnis juga sangat membantu masyarakat.

Menanggapi pernyataan Gus Hilmy, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa 57% pekerja kita adalah unskill, pendidikannya masih SMP ke bawah. Program Pra Kerja berusaha menjawab tantangan kompetensi dengan pelatihan vokasi. Mulanya, Pra Kerja setiap tahun akan mengalokasikan dua juta bagi yang membutuhkan. Namun kemudian dialihkan menjadi sosial sefty net karena pandemi ini. Memang kemudian tidak ideal, tapi kondisinya memaksa demikian.

“Memang betul, itulah kenyataannya. Masih banyak sekali kelemahan. Namun arahan Presiden adalah memprioritaskan 1.7 juta pekerja yang terkena PHK. Sementara itu, kita kekurangan tenaga pengawas dan mediator. Dalam situasi pendami begini, banyak ketegangan yang terjadi. Kita baru memiliki 1574 pengawas dari idealnya 6000 pengawas. Kita sudah mengajukan tapi sistem rekruitmen dibatasi,” katanya. Lebih lanjut, Menaker RI meminta dukungan seluruh anggota DPD RI untuk bisa menyosialisasikan program-program Kemenaker sehingga sebarannya bisa merata ke seluruh wilayah di Indonesia.

Recent Posts

Tunjangan Guru PAI Non ASN Naik Rp500 Ribu, Pencairan Dirapel

MONITOR, Jakarta - Ada kabar baik dari Kementerian Agama untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI)…

52 menit yang lalu

Bela Rakyat, DPR Akan Fasilitasi Penyelesaian Polemik Tutupnya Pusat Kebugaran yang Rugikan 1.000 Konsumen

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menyoroti polemik penutupan seluruh…

2 jam yang lalu

RI Debut di BRICS, Ketua BKSAP DPR: Indonesia Kian Tegaskan Nonblok dan Jadi Pemain Berpengaruh

MONITOR, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera…

2 jam yang lalu

Kemenag Dorong Ekosistem Ekonomi Pesantren Melalui Program Kampung Keren

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama terus memperkuat program Kemandirian Pesantren sebagai…

3 jam yang lalu

Komisi X DPR Soroti Kecurangan Pengondisian Nilai Rapor di SPMB 2025

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan pihaknya akan…

3 jam yang lalu

Ketiga Kalinya, Dirut Jasa Marga Kembali Berikan Diskon Tarif Tol 20 Persen di 12 Ruas Tol Strategis Jasa Marga

MONITOR, Jakarta - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono kembali menunjukkan…

5 jam yang lalu