PARLEMEN

Cecar Menaker Soal Kartu Pra Kerja, DPD RI: Ini Memprihatinkan!

MONITOR, Jakarta – Kehadiran Kartu Pra Kerja diharapkan mampu membantu masyarakat, tak hanya ketika di masa pandemi ini, melainkan juga di masa-masa mendatang. Akan tetapi, kondisinya saat ini cukup memprihatinkan. Insentif yang terlambat turun, bahkan hingga saat ini berlum cair menjadi masalah utama. Untuk angkatan selanjutnya, yaitu angkatan keempat, sampai sekarang juga belum ada pembukaan lagi. Sementara masyarakat sudah menunggu untuk bisa menjadi peserta dalam program tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Senator asal Yogyakarta, Hilmy Muhammad saat Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyahmelalui aplikasi virtual pada Selasa pagi (30/06/2020).

“Terkait kartu Pra Kerja, ini betul-betul memprihatinkan. Yang terjadi saat ini, dari beberapa tahapan yang telah dibuka, tapi hingga sampai saat ini masih macet. Begitu pula dengan yang sudah mendapatkan Kartu Pra Kerja, baru sekali mendapatkan stimulus dan belum mendapatkan lagi. Kami harap ini segera ditangani,” katanya pria yang akrab disapa Gus Hilmy ini.

Gus Hilmy juga menyampaikan apresiasi atas kinerja kementerian tersebut, baik terkait program kerja maupun mitigasi Covid-19. Di antaranya adalah program Balai Latihan Kerja (BLK) dan Inkubasi Bisnis. Menurutnya, di Yogyakarta, BLK sudah berjalan dengan baik dan Inkubasi Bisnis juga sangat membantu masyarakat.

Menanggapi pernyataan Gus Hilmy, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa 57% pekerja kita adalah unskill, pendidikannya masih SMP ke bawah. Program Pra Kerja berusaha menjawab tantangan kompetensi dengan pelatihan vokasi. Mulanya, Pra Kerja setiap tahun akan mengalokasikan dua juta bagi yang membutuhkan. Namun kemudian dialihkan menjadi sosial sefty net karena pandemi ini. Memang kemudian tidak ideal, tapi kondisinya memaksa demikian.

“Memang betul, itulah kenyataannya. Masih banyak sekali kelemahan. Namun arahan Presiden adalah memprioritaskan 1.7 juta pekerja yang terkena PHK. Sementara itu, kita kekurangan tenaga pengawas dan mediator. Dalam situasi pendami begini, banyak ketegangan yang terjadi. Kita baru memiliki 1574 pengawas dari idealnya 6000 pengawas. Kita sudah mengajukan tapi sistem rekruitmen dibatasi,” katanya. Lebih lanjut, Menaker RI meminta dukungan seluruh anggota DPD RI untuk bisa menyosialisasikan program-program Kemenaker sehingga sebarannya bisa merata ke seluruh wilayah di Indonesia.

Recent Posts

Tilawati Kukuhkan Standar Baru Guru Al-Qur’an Lewat LSP dan JAMHATI

MONITOR, Jakarta - Gerakan pendidikan Al-Qur’an di Indonesia memasuki babak baru. Melalui Silaturahim Tilawati Nasional…

3 jam yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta Soroti Tiga Dimensi Strategis Asta Protas Kementerian Agama

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meluncurkan delapan program prioritas bertajuk Asta Protas untuk periode 2024–2029.…

4 jam yang lalu

Aromatika Indofest 2025 Wangikan Industri Minyak Atsiri Hingga Pasar Global

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Aromatika Indofest 2025. Ajang ini…

11 jam yang lalu

Layanan Kesehatan Haji 2025 Berakhir, Kemenkes: Jumlah Jemaah Wafat Turun

MONITOR, Jakarta - Operasional layanan kesehatan jemaah haji Indonesia 1446 H/2025 M di Arab Saudi…

13 jam yang lalu

Gelar Sekolah Politik Anggaran, Fraksi PKB Pelototi APBD Kota Depok

MONITOR, Jakarta - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) sepertinya serius menjawab tantangan Penjabat (Pj) Sekda…

16 jam yang lalu

Kementerian PU Segera Rampungkan Seksi 4 Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penyelesaian Jalan Tol Kuala Tanjung -…

17 jam yang lalu