PEMERINTAHAN

Mendes Minta Dosen dan Kampus Bantu Perencanaan Pembangunan Desa

MONITOR, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar minta dosen dan kampus agar turut terlibat membantu kepala-kepala desa dalam menyusun perencanaan program pembangunan desa.

Abdul Halim mengungkapkan, salah satu yang menjadi kendala pembangunan desa adalah perencanaan, selama ini masih banyak kepala desa yang melakukan pembangunan tidak berbasis kebutuhan, melainkan atas dasar keinginan atau ingin sama dengan desa tetangga.

“Perencanaan pembangunan desa cenderung berdasarkan pada keinginan bukan pada kebutuhan, hampir semua warga masyarakat desa seakan-akan terjadi perebutan untuk lokasi pembangunan,” ungkap Menteri Halim saat menjadi keynote speaker pada kegiatan Webinar Nasional yang digelar Universitas Negari Malang, Senin (29/06/2020).

Gus Menteri -sapaan akrab Abdul Halim Iskandar- mengatakan, melalui sentuhan dosen dan kampus maka pembangunan desa lebih terarah kepada hal-hal yang prioritas sehingga peningkatan ekonomi masyarakat desa tumbuh.

Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu melanjutkan, selama ini Dana Desa banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan desa satu ke desa lainnya atau dari kampung satu ke kampung sebelah.

Pembangunan infrastruktur tersebut harus bertumpu pada kepentingan peningkatan ekonomi.

“Misalnya dalam poros desa harus yang menghubungkan ke lembaga-lembaga pendidikan, ke tempat-tempat kesehatan atau tempat-tempat produksi, entah itu produksi pangan atau produksi lainnya,” imbuhnya.

Gus Menteri meminta agar pembangunan yang dianggap tidak berdasarkan kebutuhan dapat menjadi pelajaran dan dievaluasi.

Pada tahun anggaran 2021 mendatang dana desa harus digunakan lebih bijak berdasarkan kebutuhan yang mendesak atau skala prioritas.

Salah satu contoh di wilayah Papua, Papua Barat dan NTT masih ada kurang lebih 5 ribu desa yang belum ada listrik. Oleh karena itu dasa desa harus digunakan untuk program elektrifikasi desa.

“Lalu yang ke-2 sampai hari ini masih ada sekitar 1500 desa yang tidak memiliki jaringan internet maka penggunaan dana desa 2021 kita upayakan untuk desa-desa seperti itu digunakan untuk kepentingan pengadaan internet, tentu ini juga akan dikerjasamakan dengan Kominfo, Telkom dan berbagai pihak yang memiliki kewenangan,” pungkas Pria Kelahiran Jombang ini.

Recent Posts

Kemenag Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Uang Kas Masjid Dikelola Pemerintah

MONITOR, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar,…

3 jam yang lalu

Pemerintah-DPR Sahkan RUU PPRT Jadi Undang-Undang

MONITOR, Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)…

5 jam yang lalu

DPR Sahkan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini memimpin Rapat Paripurna DPR RI.…

6 jam yang lalu

Hari Kartini 2026, Puan: Perempuan Bukan Objek Tapi Subjek Aktif yang Ikut Tentukan Perjalanan RI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal peran perempuan dalam peringatan Hari…

7 jam yang lalu

Kejadian Toko Mama Khas Banjar Jadi Pelajaran Pentingnya Kolaborasi Kebijakan UMKM

MONITOR, Banjarbaru – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM sebagai…

7 jam yang lalu

Kemenperin Pacu Industri Capai NZE 2050, Lima Pilar Reduksi Emisi Jadi Kunci Transformasi Hijau

MONITOR, Jakarta — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat transformasi industri nasional menuju target Net Zero Emission (NZE)…

11 jam yang lalu