PARLEMEN

DPR: Indonesia Miliki Posisi Strategis Patahkan Aneksasi Israel Terhadap Palestina

MONITOR, Jakarta – Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat telah memanggil direktur hubungan Timur Tengah Kementerian Luar Negeri.
Hal itu terkait dengan respon cepat dan kesungguhan parlemen dalam merespon penyelesaian Tepi Barat Palestina.
“DPR melalui GKSB akan fokus mengawal isu aneksasi tepi barat. Hal ini sesuai dengan janji kita bangsa Indonesia untuk ikut serta dalam perdamaian dunia,” kata Syahrul dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, dimuat Minggu (28/6).
“Karena itu, kami memanggil kementerian luar negeri untuk memetakan konflik di sana dan mencari inisiasi penyelesaian,” tambahnya.

Dikatakan dia, saat ini politik kawasan di Timur Tengah sangat memberikan pengaruh dan warna terhadap eskalasi penyelesaian konflik Palestina dan Israel.
Dan sejumlah negara di luar kawasan itu yang mengambil peran baru dan Indonesia punya kemampuan untuk hal tersebut.
“Penyelesaian konflik Palestina Israel sangat komplek karena di warnai politik kawasan yang mempunyai kepentingan politik masing- masing negara misalkan Arab Saudi, Mesir, Qatar, Jordan dan beberapa negara di sekitar itu yang mempunyai hubungan ekonomis politis dengan AS dan Israel,” papar politikus PKS tersebut.
“Sehingga kecaman negara-negara Timur Tengah hanya formalitas belaka. Karena itu perlu negara lain yang bersuara sebagai katalisator dan saya rasa indonesia mampu untuk mengakselerasi dan menyelesaikannya,” ujar anggota komisi V DPR RI itu.
Ia menyatakan bahwa dalam posisi strategis Indonesia bisa melakukan umpan balik dan memberikan terobosan melebihi Turki dengan menggalang suara secara politis, sosiologis dan ekonomis untuk mematahkan aneksasi dan deal century AS yang merugikan rakyat Palestina

“Indonesia harus konsisten berada di garda terdepan dengan terus maksimal menggalang dukungan yang lebih lagi dari usaha Menlu saat ini. Kemudian Indonesia melalui presiden harus menginisiasi resolusi yang dialamatkan kepada DK PBB untuk menghentikan aneksasi dan menciptakan perdamaian di luar deal century ini,”sebut dia. 
“Pembelaan kita terhadap Palestina adalah marwah kebangsaan yang sedari dulu kita perjuangkan,” pungkasnya.

Recent Posts

Ketua DWP Kemenag: Perempuan ASN Harus Jadi Teladan

MONITOR, Jakarta - Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag, Helmi Nasaruddin Umar, menegaskan pentingnya peran…

27 menit yang lalu

Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana IIQ Kendari, Prof Rokhmin: IMTAQ dan IPTEK Wujudkan Kejayaan Islam

MONITOR, Kendari - Guru Besar IPB University Prof Rokhmin Dahuri memberikan Orasi Ilmiah pada Acara…

2 jam yang lalu

Produk Peserta UMK Academy Sukses Tembus Pasar Hongkong

MONITOR, Jakarta - Inovasi kuliner yang berasal dari kampung kembali membuktikan bahwa potensi lokal mampu…

5 jam yang lalu

Kemenag Minta PIHK Jamin Perlindungan Kesehatan Jemaah Haji Khusus 2025

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk memperketat layanan ibadah bagi Jemaah Haji Khusus…

5 jam yang lalu

Jadi Tuan Rumah Parlemen OKI, DPR Akan Bawa Isu Palestina dan Partisipasi Perempuan

MONITOR, Jakarta - DPR RI akan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the…

9 jam yang lalu

DPR Dorong Pemerintah Proaktif Jadi Juru Damai di Konflik India-Pakistan, Momennya Tepat

MONITOR, Jakarta - Eskalasi konflik antara India dan Pakistan menimbulkan kekhawatiran berbagai negara di dunia,…

11 jam yang lalu