BERITA

Bendera PDIP Dibakar, Simpatisan Curigai Ada Skenario Lakukan Stigma Buruk

MONITOR, Jakarta – Pembakaran bendera PDIP saat aksi demo menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (24/6) mengundang banyak keprihatinan banyak pihak. Simpatisan PDIP, Poltak Sitorus menilai, tindakan tersebut tidak pantas dilakukan dan wajar memancing kemarahan pendukung partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut.

Selain tidak pantas, pembakaran bendera juga tidak berdasar. Bahkan terkesan ada skenario untuk melakukan stigma buruk terhadap PDIP, karena disejajarkan dengan PKI yang notabene memiliki sejarah kelam di negeri ini,” kata Poltak melalui keterangan tertulisnya, Jumat (26/6/).

Menurut Poltak, sepatutnya perbedaan pemahaman dapat diselesaikan lewat dialog. Ke depan diharapkan peristiwa pembakaran bendera juga tidak terulang kembali.

“PDIP merupakan partai berbasis nasional dan pionir dalam menjadikan Pancasila, UUD, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pilar negara. Jadi nggak mungkin PDIP ingin merusak bangsa,” ujar Poltak yang juga calon Bupati Toba, Sumatera Utara ini.

Poltak juga mengungkapkan bahwa sudah menjadi harga mati bahwa Pancasila adalah ideologi partai, tidak boleh berganti. Pancasila yang dilahirkan pada 1 Juni 1945 merupakan buah karya pemikiran Sang Proklamator Soekarno, ayah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Artinya PDIP memiliki ikatan ideologi dan sejarah, dimana Partai Nasionalis Indonesia (PNI) melebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) kala itu. Begitu juga soal keberagaman Bhineka Tunggal Ika, dimana partai-partai berbasis agama minoritas turut ikut di dalamnya.

“Jadi tidak masuk akal PDIP disejajarkan dengan PKI. Itu tuduhan yang tidak berdasar. Apalagi sampai membakar bendera partai yang merupakan simbol harga diri PDI Perjuangan. Tentu saja kadernya geram,” ungkap Poltak.

Kendati demikian, menurut Poltak, kader PDIP tidak boleh juga mengambil langkah sendiri-sendiri. Karena PDIP sangat mengedepankan azas demokrasi terpimpin di internal partainya.

Diketahui, Kamis kemarin (25/6/2020), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto langsung merespon aksi brutal pembakaran bendera PDIP.

Hasto menyampaikan Surat Perintah Harian Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati yang meminta kader PDIP di seluruh Indonesia untuk siap siaga, namun mengedepankan proses hukum atas kasus tersebut. Dalam video yang beredar, terlihat dua jenis bendera yang dibakar, yaitu bendera PDIP dan bendera bergambar palu dan arit yang melambangkan komunisme.

“Kita bakar bendera PKI-nya. Nanti kita bakar orang-orang PKI-nya, tokoh-tokohnya, di mana pun mereka berada, DPR, MPR, eksekutif!” kata salah satu orator dalam video tersebut.

Aksi demonstrasi ini dilakukan sejumlah organisasi massa (ormas) yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis. Mereka memprotes pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU HIP. Mereka menilai RUU HIP bisa menghidupkan lagi komunisme di Indonesia.

Recent Posts

Kemnaker Gandeng Dunia Usaha Perluas Pelindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Mandiri

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng dunia usaha untuk memperluas pelindungan jaminan sosial bagi…

2 jam yang lalu

Kementerian UMKM Sambut PEWIRA Perkuat Ekosistem Kewirausahaan Nasional

MONITOR, Bogor – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyambut baik terbentuknya Perhimpunan Pengembang Kewirausahaan…

13 jam yang lalu

Kemenag Bakal Gelar Zikir dan Doa Kebangsaan untuk Menyambut HUT RI Ke-81

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama akan menggelar Doa dan Zikir Kebangsaan sebagai salah satu rangkaian HUT…

13 jam yang lalu

Kementerian UMKM dan BPOM Percepat Akses Perizinan UMK Pangan Olahan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Badan Pengawas Obat dan…

17 jam yang lalu

HUT ke-79 Kemnaker Jadi Momentum Perkuat Vokasi dan Transformasi Green Office

MONITOR, Jakarta — Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadi momentum memperkuat transformasi…

17 jam yang lalu

Milenial dan Gen Z Dominasi Pemilih 2029, Komisi II DPR Dorong Regulasi Pemilu Berbasis Digital Termasuk Soal AI

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menyoroti data terbaru dari Komisi…

20 jam yang lalu