Kepala DPAPMK Kota Depok, Nessi Annisa Handari (ke dua kanan) saat rapat bersama Kodim 0508/Depok.
MONITOR, Depok – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Nasional pada 29 Juni mendatang akan melaksanakan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) serentak di seluruh Indonesia dengan program Satu Juta Akseptor di Indonesia. Melalui program tersebut, Kota Depok mendapat target sekitar 12 ribu akseptor KB.
Kepala Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok, Nessi Annisa Handari mengatakan, program Satu Juta Akseptor ini sebagai antisipasi mencegah putus KB saat pandemi yang bisa berdampak pada peningkatan angka kehamilan.
Menurutnya, Kota Depok akan melaksanakannya juga pada 29 Juni di fasilitas kesehatan (faskes) yang bersedia melakukan kerjasama.
“Kami lakukan juga bekerjasama dengan Komando Distrik Militer (Kodim) 0508/Depok yang akan melaksanakan TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK),” kata Nessi kepada wartawan, Rabu (24/6).
Nessi mengatakan, KB yang nanti tersedia mulai dari pil, kondom, IUD, hingga implant. Untuk pelaksanaan di Faskes, jelas dia, hanya pelayanan IUD dan implant saja. Sedangkan untuk pil dan kondom akan diserahkan langsung oleh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) wilayah setempat.
“Jadi untuk mengindari kerumunan warga, satu faskes kami batasi maksimal hanya melayani 10 akseptor saja. Untuk yang kondom dan pil akan diantar langsung ke rumah masing-masing oleh PLKB,” ujarnya.
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan dukacita atas wafatnya pemimpin tertinggi Gereja…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Pemimpin Umat Katolik…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia…
MONITOR, Jakarta - Koordinator Perkumpulan Sinergi Kawal BUMN, Arief Rachman angkat bicara terkait kemacetan parah…
MONITOR, Jakarta - Keikutsertaan Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan kelompok parlemen negara-negara yang…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mempertanyakan perkembangan Satuan Tugas (Satgas) Antipremanisme…