Bedah Survei Persepsi Publik, Jokowi Disarankan Evaluasi Kinerja Menteri

Diskusi Virtual Forum Monitor Seri 5

MONITOR, Jakarta – Temuan lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) mengenai “Evaluasi Publik Jelang 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin” yang dirilis pada Jumat (19/6/2020) lalu, cukup mencengangkan. Itu lantaran tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri kabinet indonesia maju relatif tampak kurang menggembirakan karena angkanya rata-rata justru berada di bawah 50%.

Direktur Eksekutif ASI, Ali Rif’an, mengatakan mayoritas publik atau sebanyak 67,4 persen mengatakan puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Akan tetapi, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin relatif tampak kurang menggembirakan karena angkanya rata-rata justru berada di bawah 50%.

“Rata-rata menterinya justru dibawah 50 persen. Saya membaca publik dalam melihat pemerintahan ini tidak paket, yakni antara menteri dengan pemerintahan itu sepertinya dianggap berbeda. Padahal, pemerintah itu memberikan mandat kepada menteri,” ujar Ali Rif’an dalam diskusi online yang digelar Forum Monitor bertajuk ‘Persepsi Publik Terhadap Kinerja Jokowi-Ma’ruf: Siapa Layak Di Reshuffle?”, Kamis (26/6).

Ali Rif’an juga mengaku kaget ketika mayoritas publik setuju dilakukan adanya reshuffle atau perombakan kabinet. Berdasarkan temuan itu, ia menilai bahwa mandat yang telah diberikan Presiden kepada para menterinya tidak dijalankan secara maksimal.

“Saya agak kaget datanya cukup fantastik, dalam temuan kami, angkanya 75,6 persen masyarakat setuju dilakukan adanya reshuffle, sementara yang tidak setuju 16,9 persen, sisanya 7,5 persen tidak setuju dan tidak menjawab,” paparnya.

Namun Ali menegaskan, hasil survei tersebut masih bisa dikatakan stabil dan menggembirakan. Pasalnya, jika melihat dari sisi ekonomi, pemerintah justru dianggap masih mampu dalam mengendalikan ekonomi nasional pasca dampak pandemi Covid-19 ini.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, menilai ada tiga persoalan mendasar yang diperbaiki oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di periode kedua ini. Pertama adalah dapur, kedua operator dan ketiga penasehat presiden.

Fahri mengatakan dapur pemerintahan Jokowi di periode kedua ini tampak kacau. Ia tidak melihat adanya sinkronisasi data yang akurat soal pemerintahan. Menurutnya, dapur pemerintahan Jokowi justru semakin berantakan.

“Dapurnya ini masih kacau. Kalau dapurnya itu kuat, maka masakannya itu pasti nikmat. Tapi karena ini dapurnya gak bener, maka baunya tidak sedap. Apalagi kalau dicicipi, maka akan berantakan itu,” kritik Fahri Hamzah sembari memberikan perumpamaan.

Ia pun menyarankan agar Jokowi berkaca dari periode sebelumnya, sebab Jokowi dinilai sudah memiliki pengalaman yang mumpuni. Untuk itu, ia harus memilih jajaran orang terdekatnya mulai dari lingkaran Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden.

“Kalau dapur bekerja baik, maka akan harum. Apalagi ini periode kedua, seharusnya Pak Jokowi sudah berpengalaman di periode pertama,” samnbungnya.

Hal demikian juga berlaku bagi operator. Menurut Fahri, operator ini berada pada tingkat Menko. Meski tidak berada dalam Undang-undang, akan tetapi jabatan ini diberikan presiden melalui Keppres. Fahri mengatakan seorang Menko harus bertanggungjawab sepenuhnya atas sektor yang dibawahinya.

“Seorang Menko ditugaskan mengkoordinir sektor, sehingga sektor ini deliver semua. Misalnya Menko Kesra, isu Covid-19 ini ada di tangan Menko Kesra, dia bertanggungjawab penuh atas sektor kesehatan, kemiskinan, atau kementerian sosial dan pendidikan dan semua sektor-sektor yang berat efeknya diterima negara pasca Covid-19. Tapi kita tidak melihat inisiatif yang kuat dari Menko Kesra ini,” kata Fahri.

Terakhir, Fahri mengatakan bahwa Presiden memerlukan adanya Penasehat. Di masa sekarang ini, ia menilai Presiden Jokowi hendaknya memfungsikan wakilnya Ma’ruf Amin menjadi penasehatnya di bidang agama. Dengan adanya penasehat ini, Presiden akan lebih tenang dan mampu bijak dalam mengambil sebuah kebijakan. Fahri menekankan, posisi ini layak diberikan kepada Ma’ruf Amin, terlebih merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia dan memiliki basis umat Islam terbesar di Indonesia.

“Presiden memerlukan penasehat agama, ketenangan jiwa, tausiyah pada orang itu. Presiden harusnya mengaktifkan KH Ma’ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ini yang bisa menjadikan Presiden tenang, dan membuat keputusan dengan tenang juga,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Praktisi media sekaligus Founder Monitor.co.id Syukron Jamal mengatakan kekuatan politik pemerintahan Jokowi di periode kedua ini sangat kuat, sehingga mempengaruhi ekspektasi publik terhadap kepemimpinan Jokowi saat ini. Bahkan dikatakannya, masuknya gerbong Partai Gerindra ke lingkaran pemerintahan tidak menjadikan situasi politik negeri ini stabil.

“Kita mengakui ekspektasi publik terhadap kepemimpinan Jokowi di periode kedua ini memang tidak sebesar periode pertama, mengapa? karena di peridoe kedua, kekuatan politik di periode ini didukung banyak partai politik dan tidak seperti periode pertama. Bahkan ketika gerbong oposisi Gerindra masuk dalam pemerintahan, harapannya dinamika politik akan relatif stabil. Namun pada kenyataannya, dalam Pemilu 2019 itu masyarakat sudah terpolarisasi dan masuknya Gerindra tidak lantas membuat politik ini relatif stabil,” papar Syukron Jamal.

“Ini saya pikir sesuatu yang menarik,” pungkasnya.