PARLEMEN

Komisi I DPR Dorong Pemerintah Beri Subsidi Internet

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), penggunaan internet pada masa pandemi Covid-19 ini meningkat hingga mencapai 443%. Namun sayangnya, masih ada 12.548 desa yang belum bisa mengakses internet dengan baik.

Untuk mengatasi kendala ini, Sukamta mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan internet di penjuru daerah agar mudah dijangkau, baik dari segi harga maupun cakupan wilayahnya. Sebab dikatakan Sukamta, internet sudah menjadi kebutuhan dasar yang diandalkan semua kalangan untuk menunjang aktifitas.

“Pada masa pandemi seperti sekarang ini akses internet jadi andalan semua kegiatan. Anggaran rumah tangga untuk internet sekarang bisa jadi sudah melebihi anggaran untuk makan dan transportasi. Para pekerja pun sebagian masih melakukan working from home (WFH) meski juga sudah mulai bertahap untuk working from office (WFO). Anak-anak sekolah juga masih belum boleh masuk sekolah secara fisik, sehingga harus belajar via online (SFH). Saya mendorong kepada pemerintah agar internet terjangkau dari segi harga dan cakupan wilayahnya,” kata Sukamta dalam keterangannya, Selasa (23/6).

Dari sisi harga, Wakil Ketua Fraksi PKS ini menegaskan harus ada keberpihakan negara khususnya bagi masyarakat kecil, pengemudi ojek online, UMKM. Sukamta mengatakan, Negara sebisa mungkin menggratiskan internet atau jika tidak bisa, setidaknya mengurangi biaya internet.

“Berilah subsidi internet utamanya kepada anak-anak sekolah, UMKM dan pengemudi ojek online. Negara perlu berpihak khususnya mereka, agar meringankan pengeluaran internet ketika pendapatan sedang turun dan negara tidak bisa memberikan BLT kepada mereka,” imbuh Sukamta.

Sukamta juga meminta pemerintah menjamin internet terjangkau dari segi cakupan wilayah sinyalnya, agar semua daerah bisa mengakses internet. Apalagi, dikatakan dia, sampai saat ini banyak daerah yang belum terjangkau internet. Ia menuturkan, ada siswa SMP yang harus jalan kaki 2,5 km supaya bisa dapat sinyal internet, juga tidak boleh dilupakan internet untuk pesantren daerah terpencil.

“Saya kira internet provider sudah lebih dari BEP (break even point) sehingga seharusnya kita bisa sharing beban. Mereka mengurangi keuntungannya dan pemerintah memberikan subsidi untuk internet ini. Semoga program seperti Palapa Ring bisa menjadi jawaban atas masalah ini,” tandas wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Recent Posts

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

6 jam yang lalu

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

6 jam yang lalu

Pemerintah Belum Resmi Tetapkan Haji Jalur Laut, Tapi Peluang Terbuka

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…

7 jam yang lalu

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

9 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

10 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

11 jam yang lalu