MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), penggunaan internet pada masa pandemi Covid-19 ini meningkat hingga mencapai 443%. Namun sayangnya, masih ada 12.548 desa yang belum bisa mengakses internet dengan baik.
Untuk mengatasi kendala ini, Sukamta mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan internet di penjuru daerah agar mudah dijangkau, baik dari segi harga maupun cakupan wilayahnya. Sebab dikatakan Sukamta, internet sudah menjadi kebutuhan dasar yang diandalkan semua kalangan untuk menunjang aktifitas.
“Pada masa pandemi seperti sekarang ini akses internet jadi andalan semua kegiatan. Anggaran rumah tangga untuk internet sekarang bisa jadi sudah melebihi anggaran untuk makan dan transportasi. Para pekerja pun sebagian masih melakukan working from home (WFH) meski juga sudah mulai bertahap untuk working from office (WFO). Anak-anak sekolah juga masih belum boleh masuk sekolah secara fisik, sehingga harus belajar via online (SFH). Saya mendorong kepada pemerintah agar internet terjangkau dari segi harga dan cakupan wilayahnya,” kata Sukamta dalam keterangannya, Selasa (23/6).
Dari sisi harga, Wakil Ketua Fraksi PKS ini menegaskan harus ada keberpihakan negara khususnya bagi masyarakat kecil, pengemudi ojek online, UMKM. Sukamta mengatakan, Negara sebisa mungkin menggratiskan internet atau jika tidak bisa, setidaknya mengurangi biaya internet.
“Berilah subsidi internet utamanya kepada anak-anak sekolah, UMKM dan pengemudi ojek online. Negara perlu berpihak khususnya mereka, agar meringankan pengeluaran internet ketika pendapatan sedang turun dan negara tidak bisa memberikan BLT kepada mereka,” imbuh Sukamta.
Sukamta juga meminta pemerintah menjamin internet terjangkau dari segi cakupan wilayah sinyalnya, agar semua daerah bisa mengakses internet. Apalagi, dikatakan dia, sampai saat ini banyak daerah yang belum terjangkau internet. Ia menuturkan, ada siswa SMP yang harus jalan kaki 2,5 km supaya bisa dapat sinyal internet, juga tidak boleh dilupakan internet untuk pesantren daerah terpencil.
“Saya kira internet provider sudah lebih dari BEP (break even point) sehingga seharusnya kita bisa sharing beban. Mereka mengurangi keuntungannya dan pemerintah memberikan subsidi untuk internet ini. Semoga program seperti Palapa Ring bisa menjadi jawaban atas masalah ini,” tandas wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
