PEMERINTAHAN

Kementerian PUPR Percepat Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2020

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2020 guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akibat terjadinya Pandemi COVID-19, Kementerian PUPR melakukan realokasi dan refocusing anggaran dari Rp 120,2 triliun menjadi Rp 75 triliun dengan 5.146 paket pekerjaan.

“Dampak dari Pandemi COVID-19 bagi Indonesia sangat berat, di mana alat penggerak ekonomi yang diharapkan hanya APBN. Sebagai Kementerian yang bertugas membelanjakan uang negara, Kementerian PUPR harus bisa berkontribusi untuk percepatan ekonomi dengan mempercepat pelaksanaan lelang,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja Kementerian PUPR 2020, Senin (22/6/2020).

Dari 5.146 paket pekerjaan sebanyak 3.577 paket atau 70% senilai Rp 35,2 triliun sudah terkontrak, 1.218 paket atau 23% senilai Rp 37,7 triliun dalam proses lelang dan 351 paket atau 7% senilai RP 13,7 triliun belum proses lelang. Progres paket pekerjaan yang sudah sudah terkontrak pada Juni 2020 ini lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu. Pada Juni 2019 sebanyak 3.410 paket terkontrak dan Juni 2020 sebanyak 3.577 paket.

Sebanyak 351 paket pekerjaan belum terkontrak di antaranya disebabkan oleh refocusing anggaran, detail engineering design (DED) belum selesai dan perubahan paket dari single year contract (SYC) menjadi multi years contract (MYC). Upaya penyelesaiannya di antaranya dengan percepatan penyelesaian DED, tender paralel dengan perizinan MYC, percepatan penyiapan dokumen usulan pengadaan dan koordinasi unor dengan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) untuk pembatalan paket.

“Kita sepakat kalau sampai akhir Juli 2020 dari 351 paket pekerjaan masih ada yang belum terkontrak atau belum ditetapkan kontrak, kita hentikan saja untuk bisa direalokasikan pada paket yang membutuhkan tambahan anggaran,” ujar Menteri Basuki.

Dikatakan Menteri Basuki, pada rapat kabinet terakhir Presiden Joko Widodo berpesan agar kita semuanya turut merasakan kesulitan saat Pandemi COVID-19. Oleh karena itu, diperlukan percepatan ekonomi dengan instrumen APBN.

“Segera kita laksanakan percepatan penyerapan APBN, termasuk padat karya. Bekerja keras, bergerak tepat dan bertindak tepat saja tidak cukup. Kita Harus punya niat baik untuk bisa memberikan kontribusi kepada negara,” tambah Menteri Basuki.

Pada kesempatan ini Menteri Basuki juga mengajak untuk menjadi pemimpin yang memiliki karakter kuat dan baik. Hanya dengan integritas tinggi percepatan pelaksanaan program TA 2020 dapat terlaksana dengan optimal.

No bribery, no kickback, no luxurious lifestyle dan no gift is a must. Kita harus bekerja sesuai dengan pakta integritas secara disiplin ubah perilaku menjadi lebih baik dalam rangka membelanjakan uang negara seoptimal mungkin. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dapat mengubah kita untuk menjadi pribadi dan organisasi yang lebih baik di mata rakyat,” ujar Basuki.

Recent Posts

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

3 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

4 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

6 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

6 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

7 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

7 jam yang lalu