Wali Kota Depok, Mohammad Idris. (Foto: Boy Rivalino)
MONITOR, Depok – Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau kerap disebut Car Free Day (CFD) di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional belum boleh digelar di Kota Depok. Pasalnya, kota ini masih berada di zona kuning menuju hijau.
“Aktivitas CFD belum dibuka karena dapat menimbulkan kerumunan,” kata Wali Kota Depok, Mohammad Idris, Selasa (23/6).
Menurutnya, saat ini Alun-Alun Kota Depok sebagai tempat berkumpul masyarakat juga belum dibuka. Selain itu juga ada beberapa lapangan bola yang sempat dipenuhi orang juga sudah dihentikan.
Meski demikian, sambung Idris, mulai hari ini Gelanggang Olahraga (GOR) sudah mulai berlaku sebagai tahapan realisasi PSBB Proporsional menuju Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Seluruh olahraga indoor dan outdoor sudah diperbolehkan asal tidak mengundang kerumunan.
“Seluruh kegiatan dari berbagai macam olahraga sudah diperbolehkan beraktivitas. Tetapi tetap mengikuti aturan yang berlaku,” tambahnya.
Karena itu, Idris pun mengimbau kepada seluruh pihak agar tetap menerapkan protokol kesehatan saat berolahraga.
Imbauan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 37 Tahun 2020. Yaitu tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar SecaraProporsional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Depok.
MONITOR, Jakarta - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyerahkan perangkat pengelolaan sampah terpadu mandiri sebagai bagian…
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, meninjau proses pemeriksaan…
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii membuka opsi pembelajaran daring bagi siswa…
MONITOR, Jakarta - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Agama menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana…
MONITOR, Jakarta - Pertemuan antara Ketua Gerakan Pemuda Ciayumajakuning (GPC), Idris Rifandi, SH, dan tokoh…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyatakan bahwa Komisi VIII…