MONITOR, Jakarta – Negara harus memberi rasa aman dan melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang bersikap rasis. Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap menyadari, para mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di luar kota pasti pernah mengalami perilaku rasis. Hal itu tentu ditentang, tapi paling penting bagaimana menyikapi perlakukan itu.
“Menyikapi stigma yang diberikan kepada kami. Bagaimana menyikapi dan menanggapinya hal ini (rasis) bisa terselesaikan dengan baik,” ujar Herry Ario Naap saat diskusi online bertajuk “Papua Dalam Keberagamaan Indonesia”, dalam rilis yang diterima, Selasa (16/6/20).
Bercermin pada kejadian unjuk rasa di Papua tahun 2019 untuk menentang rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur. Gelombang protes pun terus terjadi dan kericuhan tak terhindari.
“Jadi ketika kita bicara soal rasisme, yang dihadapi mahasiswa Papua di Surabaya berdampak luas menjadi persoalan global di masyarakat Papua,” ucap Herry.
Kala itu kelompok masyarakat di Biak turut menyuarakan aspirasi mereka, untuk menolak tindakan rasisme yang terjadi. Dialog dan komunikasi tetap dilakukan kepada tokoh masyarakat agar tercipta kondisi yang kondusif.
“Saya pun melakukan pendekatan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Kepada tokoh adat dan agama, untuk dapat berdiskusi,” tuturnya.
Boleh menyuarakan pendapat sebagai bentuk protes. Semua sepakat dan menentang tindakan rasisme. Namun saat menyuarakan aspirasi melakukannya dengan cara sesuai ketentuan konstitusi.
“Saya menyiapkan pola untuk masyarakat, silakan datang dan menyampaikan aspirasi mereka. Bahwa kami tidak setuju dengan rasisme, tapi dengan tidak cara anarkis,” pesannya.
Cara yang sama disampaikanya kepada seluruh mahasiswa Papua yang mengenyam pendidikan di wilayah Jawa maupun kota lainnya untuk memberikan pemahaman yang sama.
“Kita menolak rasisme tapi menyikapinya dengan positif dan lebih elegan. Lebih tenang untuk menghadapinya, tidak harus dengan tindakan anarkis,” tegas Herry.
Herry pernah berdialog dengan Gubernur, Kapolri dan Panglima TNI perihal masalah rasisme. Poin utamanya jangan memberikan stigma buruk terhadap orang dengan etnis tertentu.
“Bangsa Indonesia akan tetap menjadi bangsa yang utuh. Ketika Papua dilihat menjadi bagian dalam NKRI, tidak ada stigma yang diberikan,” tandasnya.
