PARLEMEN

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Politikus PDIP Minta Pemda Tak Asal Terapkan New Normal

MONITOR, Jakarta – Tingginya angka kasus penyebaran virus Corona ditengah penerapan new normal terus mendapat sorotan dari kalangan dewan. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, misalnya. Ia menilai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan di sejumlah daerah kurang berhasil.

“Meski telah diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah kurang berhasil. Kasus covid-19 masih cukup tinggi, masih fluktuatif,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6).

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi I DPR ini mengatakan berdasarkan dari data yang diperoleh dari Tim Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus positif di Indonesia hingga Sabtu (13/6) mencapai 37.420 kasus.

Dari jumlah tersebut, pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 13.776 orang dan 2.091 orang lainnya meninggal dunia. Jumlah ini bertambah sebanyak 1111 kasus dari hari sebelumnya, Jumat (12/6).

“Sudah tembus 4 digit. Menang atau kalahnya sebuah peperangan tergantung fokus dan waspadanya para prajurit,” ujarnya.

“Mari konsisten disiplin, terapkan protokol kesehatan. Jangan sampai lalai,” imbau dia.

Hasanuddin menilai, salah satu penyebab tidak berhasilnya PSBB adalah karena ketidakdisiplinan warga. Saat ini, pemerintah mulai mengeluarkan aturan New Normal yang diikuti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) tapi juga tak ditaati masyarakat.

“Masyarakat tak mengindahkan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah seperti menggunakan masker bila beraktifitas di luar rumah, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Akibatnya, terjadi lagi lonjakan kasus dan munculnya klaster-klaster baru,” sebutnya.

Dengan kondisi seperti ini, Hasanuddin berpandangan bahwa pemerintah saat ini berada di posisi yang dilematis lantaran mau memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) namun tidak mengetahui kapan waktu berakhirnya penyebaran Corona.

Di sisi lain, imbuh dia, pemerintah juga tidak mau sektor ekonomi semakin merosot akibat dari penerapan PSBB. Jalan tengahnya, ujarnya, pemerintah mengambil keputusan pelonggaran PSBB dan memberlakukan new normal pada beberapa sektor.

“PSBB dilanjutkan dengan melonggarkan aktivitas ekonomi secara bertahap, dan wajib diikuti dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat,” pungkasnya.

Recent Posts

Kemnaker Gandeng Dunia Usaha Perluas Pelindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Mandiri

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng dunia usaha untuk memperluas pelindungan jaminan sosial bagi…

2 jam yang lalu

Kementerian UMKM Sambut PEWIRA Perkuat Ekosistem Kewirausahaan Nasional

MONITOR, Bogor – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyambut baik terbentuknya Perhimpunan Pengembang Kewirausahaan…

13 jam yang lalu

Kemenag Bakal Gelar Zikir dan Doa Kebangsaan untuk Menyambut HUT RI Ke-81

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama akan menggelar Doa dan Zikir Kebangsaan sebagai salah satu rangkaian HUT…

13 jam yang lalu

Kementerian UMKM dan BPOM Percepat Akses Perizinan UMK Pangan Olahan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Badan Pengawas Obat dan…

17 jam yang lalu

HUT ke-79 Kemnaker Jadi Momentum Perkuat Vokasi dan Transformasi Green Office

MONITOR, Jakarta — Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadi momentum memperkuat transformasi…

17 jam yang lalu

Milenial dan Gen Z Dominasi Pemilih 2029, Komisi II DPR Dorong Regulasi Pemilu Berbasis Digital Termasuk Soal AI

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menyoroti data terbaru dari Komisi…

20 jam yang lalu