PARLEMEN

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Politikus PDIP Minta Pemda Tak Asal Terapkan New Normal

MONITOR, Jakarta – Tingginya angka kasus penyebaran virus Corona ditengah penerapan new normal terus mendapat sorotan dari kalangan dewan. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, misalnya. Ia menilai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan di sejumlah daerah kurang berhasil.

“Meski telah diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah kurang berhasil. Kasus covid-19 masih cukup tinggi, masih fluktuatif,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6).

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi I DPR ini mengatakan berdasarkan dari data yang diperoleh dari Tim Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus positif di Indonesia hingga Sabtu (13/6) mencapai 37.420 kasus.

Dari jumlah tersebut, pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 13.776 orang dan 2.091 orang lainnya meninggal dunia. Jumlah ini bertambah sebanyak 1111 kasus dari hari sebelumnya, Jumat (12/6).

“Sudah tembus 4 digit. Menang atau kalahnya sebuah peperangan tergantung fokus dan waspadanya para prajurit,” ujarnya.

“Mari konsisten disiplin, terapkan protokol kesehatan. Jangan sampai lalai,” imbau dia.

Hasanuddin menilai, salah satu penyebab tidak berhasilnya PSBB adalah karena ketidakdisiplinan warga. Saat ini, pemerintah mulai mengeluarkan aturan New Normal yang diikuti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) tapi juga tak ditaati masyarakat.

“Masyarakat tak mengindahkan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah seperti menggunakan masker bila beraktifitas di luar rumah, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Akibatnya, terjadi lagi lonjakan kasus dan munculnya klaster-klaster baru,” sebutnya.

Dengan kondisi seperti ini, Hasanuddin berpandangan bahwa pemerintah saat ini berada di posisi yang dilematis lantaran mau memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) namun tidak mengetahui kapan waktu berakhirnya penyebaran Corona.

Di sisi lain, imbuh dia, pemerintah juga tidak mau sektor ekonomi semakin merosot akibat dari penerapan PSBB. Jalan tengahnya, ujarnya, pemerintah mengambil keputusan pelonggaran PSBB dan memberlakukan new normal pada beberapa sektor.

“PSBB dilanjutkan dengan melonggarkan aktivitas ekonomi secara bertahap, dan wajib diikuti dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat,” pungkasnya.

Recent Posts

Panen Ikan dan Jagung di Lampung Selatan, Prof Rokhmin: Ketahanan Pangan Harus Dimulai dari Desa

MONITOR, Lampung Selatan - Upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan dari…

10 jam yang lalu

Gelar Pelatihan Vokasi Batch 2, Kemnaker Buka Pendaftaran untuk 24 Kejuruan

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan daya…

10 jam yang lalu

KemenUMKM Perkuat Ekosistem Digital dan Kemitraan untuk Perluas Akses Pasar

MONITOR, Denpasar — Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman, menegaskan pentingnya penguatan ekosistem digital…

19 jam yang lalu

Kemenhaj Perkuat Layanan Jemaah di Jamarat pada Fase Mina

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah memastikan layanan jemaah haji Indonesia pada fase Mina, khususnya…

20 jam yang lalu

Bantuan Sapi Kurban Presiden Dinilai Lebih Tepat Diposisikan sebagai Program Sosial Negara

MONITOR, Jakarta — Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, menilai bantuan…

1 hari yang lalu

Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Hadir di Berbagai Daerah untuk Perluas Akses Kompetensi

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melaksanakan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 Batch 2 di…

1 hari yang lalu