PARLEMEN

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Politikus PDIP Minta Pemda Tak Asal Terapkan New Normal

MONITOR, Jakarta – Tingginya angka kasus penyebaran virus Corona ditengah penerapan new normal terus mendapat sorotan dari kalangan dewan. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, misalnya. Ia menilai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan di sejumlah daerah kurang berhasil.

“Meski telah diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah kurang berhasil. Kasus covid-19 masih cukup tinggi, masih fluktuatif,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6).

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi I DPR ini mengatakan berdasarkan dari data yang diperoleh dari Tim Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus positif di Indonesia hingga Sabtu (13/6) mencapai 37.420 kasus.

Dari jumlah tersebut, pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 13.776 orang dan 2.091 orang lainnya meninggal dunia. Jumlah ini bertambah sebanyak 1111 kasus dari hari sebelumnya, Jumat (12/6).

“Sudah tembus 4 digit. Menang atau kalahnya sebuah peperangan tergantung fokus dan waspadanya para prajurit,” ujarnya.

“Mari konsisten disiplin, terapkan protokol kesehatan. Jangan sampai lalai,” imbau dia.

Hasanuddin menilai, salah satu penyebab tidak berhasilnya PSBB adalah karena ketidakdisiplinan warga. Saat ini, pemerintah mulai mengeluarkan aturan New Normal yang diikuti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) tapi juga tak ditaati masyarakat.

“Masyarakat tak mengindahkan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah seperti menggunakan masker bila beraktifitas di luar rumah, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Akibatnya, terjadi lagi lonjakan kasus dan munculnya klaster-klaster baru,” sebutnya.

Dengan kondisi seperti ini, Hasanuddin berpandangan bahwa pemerintah saat ini berada di posisi yang dilematis lantaran mau memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) namun tidak mengetahui kapan waktu berakhirnya penyebaran Corona.

Di sisi lain, imbuh dia, pemerintah juga tidak mau sektor ekonomi semakin merosot akibat dari penerapan PSBB. Jalan tengahnya, ujarnya, pemerintah mengambil keputusan pelonggaran PSBB dan memberlakukan new normal pada beberapa sektor.

“PSBB dilanjutkan dengan melonggarkan aktivitas ekonomi secara bertahap, dan wajib diikuti dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat,” pungkasnya.

Recent Posts

Investasi KI Tembus Rp6.744 Triliun, Kemenperin dan HKI Perkuat Sinergi

MONITOR, Jakarta - Sejak awal pembangunan industri nasional, kawasan industri telah memainkan peran penting dalam…

1 jam yang lalu

JTT Tegaskan Komitmen Layanan Optimal Lewat Pemeliharaan Jalan Tol Trans Jawa Berkelanjutan

MONITOR, Bekasi - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) terus menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan jalan…

2 jam yang lalu

Waspada Penipuan! Kemenag Tegaskan Info Rekrutmen CPNS dan PPPK Hoaks

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) meminta masyarakat berhati-hati terhadap beredarnya informasi palsu atau hoaks…

4 jam yang lalu

Tingkatkan Layanan, Ditjen Bimas Islam Gelar Engaging Communication 2026

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama memberikan penguatan jajarannya…

7 jam yang lalu

Kritik BNPP Seperti EO, DPR Desak Penguatan Pengelolaan Kawasan Perbatasan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan kritik tajam…

11 jam yang lalu

Analis: Putusan MK Tegaskan Kepastian Hukum Penataan Pengisian Jabatan ASN oleh Polri

MONITOR - Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro, menilai bahwa sikap Polri dan pemerintah…

11 jam yang lalu