PARLEMEN

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Politikus PDIP Minta Pemda Tak Asal Terapkan New Normal

MONITOR, Jakarta – Tingginya angka kasus penyebaran virus Corona ditengah penerapan new normal terus mendapat sorotan dari kalangan dewan. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, misalnya. Ia menilai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan di sejumlah daerah kurang berhasil.

“Meski telah diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah kurang berhasil. Kasus covid-19 masih cukup tinggi, masih fluktuatif,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6).

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi I DPR ini mengatakan berdasarkan dari data yang diperoleh dari Tim Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus positif di Indonesia hingga Sabtu (13/6) mencapai 37.420 kasus.

Dari jumlah tersebut, pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 13.776 orang dan 2.091 orang lainnya meninggal dunia. Jumlah ini bertambah sebanyak 1111 kasus dari hari sebelumnya, Jumat (12/6).

“Sudah tembus 4 digit. Menang atau kalahnya sebuah peperangan tergantung fokus dan waspadanya para prajurit,” ujarnya.

“Mari konsisten disiplin, terapkan protokol kesehatan. Jangan sampai lalai,” imbau dia.

Hasanuddin menilai, salah satu penyebab tidak berhasilnya PSBB adalah karena ketidakdisiplinan warga. Saat ini, pemerintah mulai mengeluarkan aturan New Normal yang diikuti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) tapi juga tak ditaati masyarakat.

“Masyarakat tak mengindahkan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah seperti menggunakan masker bila beraktifitas di luar rumah, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Akibatnya, terjadi lagi lonjakan kasus dan munculnya klaster-klaster baru,” sebutnya.

Dengan kondisi seperti ini, Hasanuddin berpandangan bahwa pemerintah saat ini berada di posisi yang dilematis lantaran mau memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) namun tidak mengetahui kapan waktu berakhirnya penyebaran Corona.

Di sisi lain, imbuh dia, pemerintah juga tidak mau sektor ekonomi semakin merosot akibat dari penerapan PSBB. Jalan tengahnya, ujarnya, pemerintah mengambil keputusan pelonggaran PSBB dan memberlakukan new normal pada beberapa sektor.

“PSBB dilanjutkan dengan melonggarkan aktivitas ekonomi secara bertahap, dan wajib diikuti dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat,” pungkasnya.

Recent Posts

DPR Dorong Evaluasi Kasus Pengembalian Ratusan Ton Udang Oleh AS, Coreng Wajah Pangan RI!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mendorong Pemerintah untuk mengevaluasi serius…

2 jam yang lalu

Moderasi Beragama Tangkal Radikalisme dan Politik Identitas

MONITOR, Palu - Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (DEMA FTIK) Universitas Islam…

5 jam yang lalu

Presiden Prabowo Lantik Komisi Reformasi Polri, Ada Yusril hingga Mahfud MD

MONITOR, Jakarta - Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto melantik ketua dan sembilan anggota Komisi…

6 jam yang lalu

DPR Dorong Pemerintah Aktif Upayakan Mediasi Perdamaian di Sudan

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil…

7 jam yang lalu

Ledakan di Masjid SMAN 72 Jakarta, Polisi Gercep Buka Posko di RS

MONITOR, Jakarta - Polda Metro Jaya membenarkan terjadinya ledakan di masjid di SMAN 72 Jakarta…

7 jam yang lalu

Kementerian UMKM Fasilitasi Pedagang Beralih ke Produk Lokal Usai Larangan Thrifting Ilegal

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan komitmennya membatasi penjualan baju…

9 jam yang lalu