MONITOR, Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian saat ini berupaya mendorong serapan karet untuk industri dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi anjloknya harga karet akibat Pandemi Covid-19.
Direktur Jenderal Perkebunan, Kasdi Subgyono mengungkapkan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menjaga harga karet agar tidak jatuh, salah satunya mendorong peningkatan serapan bahan olah karet (bokar) dari perkebunan karet rakyat. “Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar untuk menangani kondisi karet saat ini, dengan membuat kebijakan, diantaranya peningkatan konsumsi karet dalam negeri yang mengkhususkan untuk penyerapan bokar dari petani,” ujar Kasdi dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/6).
Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas bokar yang diproduksi petani dan memotong rantai distribusi yang terlalu panjang. “Kualitas bokar yang dihasilkan petani merupakan salah satu faktor penentu harga, dan diupayakan agar sistem pemasarannya dapat dilakukan secara berkelompok untuk memutus rantai pemasaran yang panjang,” tambah Kasdi.
Untuk meningkakan kualitas karet produksi petani sekaligus memperkuat kelembagaannya, pemerintah juga telah membentuk Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB). Lembaga ini menampung karet produksi petani dan meningkatkan kualitasnya sesuai baku mutu yang dipersyaratkan industri pengolahan karet (crumb rubber). Hingga akhir 2019 lalu, Ditjen Perkebunan mencatat sudah 498 UPPB terbentuk.
Upaya penyerapan karet dalam negeri ini sejalan dengan program perluasan penggunaan olahan karet, misalnya sebagai campuran aspal jalan, kanal di lahan gambut, dan lainnya. Oleh karenanya, pemerintah mendorong lembaga penelitian untuk menghasilkan diversifikasi olahan karet alam seperti canal blocking, seismic bearing, dock fender, bantalan rel kereta api, paving block, bantalan embung, peralatan medis dan lain sebagainya.
“Kita dorong penyerapan karet alam melalui program rubberized road, mendorong kemitraan langsung dengan industri pengolahan karet dan mendorong penerapan harga insentif bagi petani karet,” papar Kasdi.
Sebagai solusi jangka pendek untuk melindungi petani dari fluktuasi harga karet, pemerintah mendorong petani mananam tanaman sela/tumpang sari di lahan perkebunan karetnya. Melalui tanaman sela baik berupa tanaman pangan atau tanaman pekebunan lain yang bernilai ekonomis, petani bisa mendapatkan tambahan penghasilan dan kebun karetnya lebih terpelihara. Tentu saja kebun yang terpelihara akan meningkatkan produksi tanaman pokok (karet).
Stabilisasi Harga Internasional
Pandemi Covid-19 membuat harga karet makin fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Pembatasan arus ekspor-impor akibat Pandemi Covid-19 membuat permintaan pasar makin menurun yang berimbas pada anjloknya harga karet. Padahal selama ini harga karet sangat dipengaruhi pasar global.
Kelebihan suplai karet di pasar dunia juga dipengaruhi munculnya negara-negara baru yang menjadi eksportir karet alam seperti Vietnam, India, Myanmar, Laos, dan Kamboja.
Indonesia, Malaysia dan Thailand sebagai produsen karet terbesar dunia sebenarnya telah berupaya mengatur ketersediaan karet di pasar dunia agar harga tidak jatuh. Melalui International Tripartite Rubber Council (ITRC), ketiga negara ini telah sepakat untuk melakukan pembatasan ekspor. Dalam kerangka Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) disepakati pengurangan volume ekspor karet alam hingga 300 ribu ton. Hal yang sama juga dilakukan Indonesia sebagai Asosiasi Negara-negara Produsen Karet Alam ( Association of Natural Rubber Producing Countries/ANRPC ) dalam menjaga stabilitas harga.
“Kita juga terus mendorong konsolidasi dan kerjasama negara produsen dan konsumen karet dalam forum ITRC, terutama dalam implementasi Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) dan ANRPC,” pungkas Kasdi.
