PARLEMEN

DPR: Presiden Harus Tegas Selamatkan Palestina dari Pencaplokan Israel

MONITOR, Jakarta – Ketua Delegasi Parlemen Indonesia untuk Palestina DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menilai bahwa aneksasi Israel terhadap Tepi Barat wilayah Palestina di tengah pandemi Covid-19 merupakan kejahatan super mengerikan dibandingkan perang dunia pertama.

Lantaran, sambung dia, penderitaan yang dialami warga Palestina sangat memilukan dan bertubi-tubi dengan dua ketakutan sekaligus, yakni pandemi dan aneksasi.

“Sikap Israel akan sangat berbahaya bagi keamanan negaranya apabila masih gentol melanjutkan aneksasi yang telah di beri ruang semenjak 2017 walaupun Mahkamah Agung sudah menyatakan putusan itu tidak sah,” kata Syahrul dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (12/6).

“Namun otak dari semua ini adalah kelicikan bangsa yahudi lewat Benyamin Netanyahu. DiKala dirinya tersandung kasus korupsi masih sempat saja untuk mengeluarkan kebijakan kontroversial yang di dukung pendanaan Amerika Serikat. Apakah nanti juga akan terjadi peluang korupsi di sana?” tambahnya.

Legislator dari fraksi PKS ini mengatakan, perlakuan aneksasi ini akan memecah kebuntuan berfikir terkait upaya-upaya perdamaian lanjutan. Keinginan perdamaian di timur tengah hanya fatamorgana karena apabila terjadi perang hebat antara Israel-Palestina, maka yang terkena dampak adalah wilayah timur tengah secara keseluruhan.

“Bahkan memicu perang dunia ke tiga yang akan mengindahkan seluruh resolusi dewan kemanan PBB dan Perjanjian Oslo,” paparnya.

Oleh karena itu, Syahrul menegaskan bahwa delegasi parlemen untuk Palestina mengecam keras tindakan Israel untuk menganeksasi Palestina. Dan meminta Presiden Indonesia Joko Widodo untuk bersikap tegas.

“Hari ini tindakan pengecaman tersebut harus di barengi tindakan nyata dan membuat gerakan besar dan men-drive OKI untuk lebih berperan secara keorganisasian,” pungkasnya yang juga mengingatkan bahwa Indonesia mempunyai hutang masa lalu kepada Palestina sebagai negara yang mengakui kedaulatan RI.

Recent Posts

IPW Nilai Perpol 10/2025 sebagai Langkah Berani Kapolri Hadapi Badai ‘VUCA’

MONITOR, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) menilai polemik hukum pasca-terbitnya Peraturan Polri (Perpol) Nomor…

2 jam yang lalu

Menag Ungkap Peran Penting Mediator Negara dan Umat

MONITOR, Tangerang - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa tanpa peran penyeimbang yang kuat, hubungan…

3 jam yang lalu

Analis Nilai Perkap 10/2025 terkait Penugasan Polri di Luar Struktur Masih Dalam Koridor Konstitusional

MONITOR, Jakarta - Analis intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyatakan bahwa Peraturan Kapolri Nomor…

5 jam yang lalu

Kementerian Agama Rumuskan Outlook Kehidupan Beragama 2026

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama mulai merumuskan arah kebijakan keagamaan 2026 melalui penyusunan Outlook Kehidupan…

6 jam yang lalu

UIN SMH Banten Jalin Kolaborasi dengan BDK Denpasar Perkuat Moderasi Beragama dan Ekoteologi

​MONITOR, Denpasar - Pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten memperluas jejaring…

8 jam yang lalu

Industri Ikan Hias Berpotensi Besar Ciptakan Lapangan Kerja dan Kesejahteraan Berkelanjutan

MONITOR, Bogor - Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Rokhmin Dahuri,…

15 jam yang lalu