MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menilai banyaknya masyarakat yang kurang waspada terhadap penyebaran covid-19 merupakan imbas dari pemerintah yang kerap mengeluarkan wacana pelanggaran PSBB ditengah meningkatnya jumlah pasien positif.
Sukamta khawatir kondisi seperti ini justru akan semakin menyulitkan pemerintah dalam menanggulangi virus yang telah menjadi pandemi tersebut.
“Pada Rabu (9/6) saja jumlah kasus positif pecahkan rekor dengan angka 1.043, hari ini kembali pecah rekor dengan angka 1.241 kasus positif. Mestinya dengan kondisi seperti ini masyarakat semakin waspada dan berhati-hati, semakin ketat menjalankan protokol kesehatan. Namun demikian yang terlihat malah masyarakat semakin longgar, terlihat masih banyak yang tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak,” kata Sukamta melalui keterangan tertulis yang diterima MONITOR.
“Kondisi ini saya kira tidak lepas dari wacana pelonggaran dan juga New Normal yang sering disampaikan pemerintah. Sebagian masyarakat mempersepsi pernyataan-pernyataan pemerintah anggap kondisi saat ini sudah normal dan bisa beraktivitas seperti biasa. Padahal dulu saat jumlah kasus positif masih sedikit, masyarakat terlihat sangat waspada,” Sambungnya.
Anggota DPR RI asal Yogyakarta itu menilai pernyataan Presiden saat mengunjungi gedung BNPB hari ini (10/6) dengan sebutkan akan lakukan pengetatan dan penutupan kembali jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, merupakan pernyataan yang tidak jelas arahnya.
“Pernyataan Presiden ini tidak ada penjelasan lebih lanjut, dan seperti itu kebiasaan yang terjadi sehingga sering timbulkan kebingungan. Pemerintah wacanakan New Normal kan karena pertimbangan ekonomi. Jika dilakukan pengetatan dan penutupan lagi apakah tidak takut mengganggu ekonomi lagi. Baru saja Menteri Perhubungan lakukan sejumlah pelonggaran batasan penumpang moda transportasi, alasannya juga ekonomi. Apakah akan direvisi lagi untuk kesekian kalinnya. Ini kan jelas pemerintah tidak punya konsep dan membiarkan kondisi seperti ini terus berjalan lebih dari 3 bulan,” imbunya.
Menurut Sukamta mestinya pemerintah saat ini semakin ketat dalam mengawal kebijakan yang dibuat dengan memperbanyak tes masal untuk tracking virus, memperkuat layanan fasilitas kesehatan, dan banyak melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Jika pemerintah lebih khawatir soal ekonomi dibanding kesehatan dan nyawa masyarakat, harga yang akan dibayar tidak hanya jiwa tetapi kondisi ekonomi juga tidak akan membaik.
“Kita paham masyarakat butuh makan, sehingga perlu bekerja di luar rumah. Namun demikian, kondisi pemerintah yang kadang kebijakannya membingungkan jangan sampai menurunkan kewaspadaan dan disiplin protokol kesehatan karena virus corona masih ada di sekitar kita,” pungkasnya.
