MONITOR, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim sudah menggelontorkan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19 sebesar Rp 1,2 triliun. Adapun Pemda DKI sendiri menganggarkan bansos ini hingga Rp5,3 triliun dalam Belanja Tak Terduga (BTT) APBD DKI 2020.
“Tadi sudah saya sampaikan yang sudah dicairkan Rp1,2 triliun jadi masih ada Rp3,8 triliun, itu yang tercatatnya,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Edi Sumantri, kepada wartawan, di Jakarta.
Pada prinsipnya dana Rp5,3 triliun itu, kata Edi, diutamankan untuk penanganan corona sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Anggaran penanganan COVID-19 ini diprioritaskan untuk sektor kesehatan, jaring pengamanan sosial dan pemulihan ekonomi.
“Tiga ini harus dijaga. Sehingga Pemprov DKI sudah mengalokasikan Rp5,3 triliun. Apabila ada pengeluaran, yang diutamakan adalah untuk COVID-19 ini, untuk 3 sektor itu,” tegasnya.
Diakuinya, APBD DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp87,9 triliun telah mengalami rasionalisasi hingga Rp47 triliun. Namun, tegasnya, APBD DKI itu diperkirakan akan mengalami perubahan yang lebih baik karena PSBB memasuki masa transisi.
“Saat PSBB dibuka, perkembangan semua ramai dan bagus. Nanti ada penyesuaian dan finalisasinya di perubahan (APBD) di Agustus. Mungkin bisa saja naik, kita lihat transisi, hotel restoran hiburan kan bayar di Juni. Kita lihat nanti bagus atau nggak. Maret-April praktis hiburan nol. Hotel tutup. Penerimaan rendah,” jelasnya.
Selain bansos, lanjut Edi, pihaknya juga telah menganggarkan bantuan sosial lainnya pada pos belanja lain yakni, untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus, disabilitas, pemenuhan tambahan anak, KJL, KJMU dengan total Rp4,8 triliun.
“Sudah ada penjadwalannya, di mei 748 miliar, di Juni 396 miliar, Juli 275 miliar, september 689 miliar, Oktober 413 miliar, November 839 miliar, Desember Rp 1,4 triliun. Jadi nanti 4,8 triliun itu sudah kita bikin proyeksi pembayarannya,” pungkasnya.
