Tagihan Listrik Membengkak, DPR Minta PLN Transparan

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, meminta PLN memberikan kompensasi untuk warga jika ada salah perhitungan dalam menetapkan jumlah pembayaran tagihan listrik.

“Kalau ternyata hitungan PLN yang salah maka harus berikan kompensasi untuk warga. Secara khusus kami sampaikan kepada PLN jangan sampai kejadian ini terulang kembali,” kata Eddy Soeparno dalam keterangan tertulis yang diterima MONITOR, Selasa (9/6).

Lebih lanjut, ia juga meminta PLN untuk terbuka menerima aduan warga secara baik dan menjelaskan perhitungan secara transparan agar masyarakat dapat membandingkan perhitungannya.

“Saya juga sudah sampaikan ke Dirut PLN tolong aduan warga ini diterima dengan baik. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jelaskan secara transparan mengenai metode perhitungan listrik agar warga bisa membandingkan,” ucap Sekjen DPP PAN ini.

“Misalnya kalau benar ada perubahan-perubahan sistem perhitungan yang semula berdasar angka catat meter menjadi angka rata-rata, maka jelaskan dengan detail perhitungannya,” lanjutnya

Legislator Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini meminta kepada PLN untuk berinovasi memanfaatkan teknologi, menurutnya hal tersebut agar menjaga kredibilitas PLN dimata masyarakat.

“Inovasi ini bisa berbentuk aplikasi yang bisa di download di smartphone atau bentuk lain yang mudah diakses warga. Transparansi dan inovasi ini penting agar untuk kredibilitas PLN,” tuturnya