Pemerintah Diminta Tak Gegabah Terapkan New Normal

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani mengkritik kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tengah memberlakukan new normal atau normal baru. Netty menegaskan new normal yang diterapkan tidak sama seperti aktivitas sebelum.

Ia mengingatkan pemerintah agar membuat kebijakan yang berdasarkan saintifik tidak serampangan dan sembarangan.

“Pemerintah tidak boleh serampangan dan sembarangan mewacanakan new normal sebelum menyiapkan perencanaan dan pentahapan yang terukur baik kuantitatif maupun kualitatif,” katanya dalam keterangan yang diterima MONITOR, Senin (8/6/2020)

Netty menegaskan perencanaan dan penetapan yang dibuat pemerintah harus clear dan jelas dari pusat sampai daerah, ia juga mengingatkan pemerintah daerah yang masih menghadapi Covid-19 untuk lebih memperhatikan kondisi terkini.

“Badai pandemi masih terus mengintai kita. Jawa Timur dan Surabaya sedang berjuang melawan darurat Covid-19. Apa kurang jelas indikator yang tampak untuk membuat kebijakan yang benar-benar menyelamatkan rakyat?” kata Ketua Gugus tugas Covid-19 Fraksi PKS tersebut.

Legislator Dapil Cirebon dan Indramayu ini mengungkapkan keprihatinannya saat meninjau penanganan covid-19 di Cirebon dan Indramayu, pada kunjungan tersebut dirinya menemukan kasus bayi berusia 50 hari positif Covid-19 setelah dibawa oleh orangtuanya ke acara pesta pernikahan yang daerah tersebut masih jadi episenter Covid-19.

Selain itu, Netty berharap pemerintah agar memberikan arahan dan penjelasan kepada lembaga pendidikan khususnya yang ada di daerah cirebon dan Indramayu agar tidak menetap di pesantren untuk sementara waktu.

“Jangan sampai di masa yang masih rawan ini, pemerintah mengizinkan para santri untuk kembali ke pondok lagi,” kata Netty.

“Demi kebaikan bersama, saya harap pemerintah dengan tegas memberikan arahan yang jelas kepada para pimpinan lembaga pendidikan dan dinas kesehatan daerah agar memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak kita. Jangan sampai mereka menjadi korban karena kelalaian pemerintah,” pungkasnya.