Categories: BERITAMEGAPOLITAN

Tolak Perpanjangan PSBB, Fraksi Golkar Lebih Setuju Terapkan New Normal

MONITOR, Jakarta – Masa status Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta akan segera berakhir pada 4 Juni 2020 esok. Namun kabar yang beredar menyebutkan, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memperpanjang status PSBB.

Terkait isu perpanjangan PSBB ini, Fraksi Golkar DPRD DKI pun angkat suara dan menyatakan tidak sepakat jika PSBB di Ibu Kota harus diperpanjang.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengatakan pihaknya lebih setuju kalau Pemprov DKI menjalankan new normal ketimbang harus memperpanjang PSBB.

“Saya melihat dari kondisi ekonomi masyarakat yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena Pemprov DKI harus berani mulai menerapkan new normal ketimbang memperpanjang PSBB,” ujar Baco kepada wartawan, Rabu (3/6).

Menurut Baco, kalau Pemprov DKI benar jadi memperpanjang status PSBB maka, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta harus punya komitmen untuk mengatasi persoalan ekonomi warganya.

“Kalau PSBB jadi diperpanjang, Pak Anies harus komit, semua warga Jakarta harus kebagian bantuan sosial (bansos). Tidak boleh ada lagi ribut-ribut warga soal tak dapat bansos. Jangan ada lagi alasan ada salah data,” tegas Baco.

Tak hanya itu, Baco pun meminta Anies agar tegas dalam menjalankan PSBB. Karena pihaknya melihat masih banyak warga Jakarta yang melanggar PSBB.

“Coba anda lihat, katanya PSBB, tapi kendaraan sudah banyak berlalu lintas, bahkan di beberapa titik di wilayah Jakarta sudah macet. Jadi memang komitmen Anies menjalankan PSBB ini harus jelas. Percuma PSBB diperpanjang. Hukum tidak jalan ekonomi makin ambruk,” pungkasnya.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan rencananya akan mengumumkan apakah PSBB di Jakarta diperpanjang atau tidak. Namun mendadak Anies membatalkan. Rencana pengumuman tersebut akan dilakukan Anies besok, Kamis (4/6).

Recent Posts

Dana Rakyat Mengendap Rp234 Triliun di Bank, DPR Bakal Panggil Pemda dan Kemendagri

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti kabar soal banyaknya dana…

8 menit yang lalu

Aktivis 98 Tekankan Pentingnya Perlindungan Pekerja Informal Lebih Maksimal

MONITOR, Jakarta - Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK), Rima Patricia Marintan, menegaskan…

56 menit yang lalu

Menag Luncurkan SIM SDM untuk Kepegawaian Responsif dan Informatif

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIM…

2 jam yang lalu

Mulyanto Tantang Menkeu Purbaya Tindak Tegas Mafia Baja dan Tekstil

MONITOR, Jakarta - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa…

4 jam yang lalu

Menag Lantik 13.224 PPPK, Termuda Usia 20 Tahunan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini melantik 13.224 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian…

4 jam yang lalu

11 Warga Dibui Karena Pertahankan Tanah Leluhur, DPR: Jangan Kriminalisasi Pejuang Hak Adat!

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyatakan keprihatinan mendalam…

5 jam yang lalu