Ini Hasil Sidak Penyaluran BLT Dana Desa di Banten

MONITOR, Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) di empat kabupaten di Provinsi Banten.

Salah satu alasan sidak ini dilakukan karena Banten termasuk daerah yang penyaluran BLT masih berada di 20 persen. Selain Banten, lima daerah yang penyaluran masih di bawah 50 persen yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) 44 persen, Maluku 44 persen, Maluku Utara 42 persen, Papua 20 persen dan Papua Barat 44 persen.

Menteri Halim mengatakan, hasil sidak itu ditemukan sejumlah fakta yaitu hasil sinkronisasi data tidak segera turun dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Camat. Dana Desa baru masuk rekening kas desa (RKDees) disebabkan keterlambatan terbitnya Pergub soal alokasi dana desa.

“Surat Kuasa Bupati untuk pemindahbukuan dana di KPPN ke RKDes belum ada. Meski sekarang sudah ada PMK Nomor 50 tahun 2020 tidak butuh lagi Perbup untuk percepatan. Cukup laporkan kesiapan maka dikeluarkan dari KPPN,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya, Selasa (2/6/2020).

Fakta lainnya Bantuan Sosial (Bansos) tingkat provinsi maupun Kabupaten belum turun yang besarannya sama dengan BLT Dana Desa Rp600 ribu, sementara BLT minta disalurkan setelah Bansos itu telah disalurkan.

Solusi yang kita berikan, kata Gus Menteri, kita instruksikan desa-desa untuk salurkan BLT sesuai data yang diputuskan dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Langkah berikutnya sampaikan ke Pemda jika BLT sudah disalurkan hingga mereka yang harus menyesuaikan sinkronisasi dan tidak tumpah tindih.

Gus Menteri pun menyampaikan perkembangan soal penyaluran Dana Desa hingga terhitung 1 Juni 2020. Dana Desa yang sudah masuk ke RKDes telah mencapai Rp23 triliun. Dana yang digunakan untuk Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Rp1,4 Triliun.

“Penyaluran PKTD ini mengindikasikan jika Desa-desa mulai menggeliat menuju ke New Normal sesuai dengan anjuran Pemerintah,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Selanjutnya, Dana Desa yang digunakan untuk program Desa Tanggap Covid-19 telah Rp2,654 triliun. Alokasi ini untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 pada tingkat Orang Dalam Pemantauan (OPD) karena ruang isolasi di desa hanya untuk itu.

BLT Dana Desa

Gus Menteri pun memberikan perkembangan terbaru soal penyaluran BLT Dana Desa yang telah masuk sebanyak 69.443 desa atau setara 93 persen dari total jumlah desa 74.953 desa.

Merujuk pada data maka bisa dilihat presentasinya yaitu Desa yang sudah Musdesus dan telah menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 67.640 desa atau 90 persen. Desa yang telah salurkan BLT sebanyak 55.042 desa atau setara 80 persen, sedang desa sudah Musdes tapi belum salur ada 12.598 desa

“Total KPM BLT dana Desa yang sudah tercover sebanyak 5.806.900 yang terdiri atas 1.213.506 keluarga yang kehilangan mata pencaharian, 247.283 yang anggota keluarga yang menderita penyakit kronis dan menahun,” kata Gus Menteri.

Dana Desa yang sudah tersalur Rp3.484.140.000. Tingkat kabupaten yang telah 100 persen penyaluran 153 kabupaten, yang capai 75 – 92 persen sebanyak 144 kabupaten, tingkat 50-74 persen 45 daerah, dan dibawah 50 persen ada 69 kabupaten kota.

Gus Menteri akui jika masih ada yang belum salurkan yaitu sebanyak 23 daerah yang berada di Papua dan satu desa di NTT karena memang meminta penundaan.

Gus Menteri menjelaskan, total KPM yang bakal terima BLT ini diprediksi mencapai 8 juta dari target simulasi yang yang mencapai 12 juta KPM. Angka prediksi ini mengacu pada simulasi saat penyaluran telah mencapai 70 persen.

“Angka sudah yang menggembirakan berarti penyaluran Jaring Pengaman sosial di daerah-daerah cukup efektif dan tidak banyak tumpang tindih,” kata Mantan Ketua DPRD Jombang ini.