MONITOR, Jakarta – Rencana pemberlakuan New Normal yang tengah disosialisasikan pemerintah terus menuai kritik di publik. Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menilai new normal belum semestinya diberlakukan pemerintah saat ini, karena jumlah pertambahan kasus yang masih cukup tinggi.
“Saat ini saja, PSBB belum bisa dikatakan efektif, masih banyak masyarakat beraktifitas keluar rumah tanpa masker atau tanpa jaga jarak,” kata Anis dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (28/5).
Menurut dia, rata-rata 400 kasus positif virus corona bertambah setiap hari. Bahkan, sambung dia, pada tanggal 21 Mei lalu, terjadi peningkatan kasus positif corona sebanyak 973 orang.
Dalam kesempatannya itu, Anis juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam menyediakan fasilitas Kesehatan yang memadai. Terlebih, dengan kurva yang masih naik dan aktivitas masyarakat yang akan kembali dibuka, kemungkinan penambahan pasien positif dalam jumlah besar akan sangat nyata.
“Jika pemerintah memaksakan diri menerapkan new normal, menurut saya justru akan mengkhawatirkan. Sebab, peningkatan aktivitas masyarakat akibat kebijakan itu bisa berpotensi menambah jumlah kasus virus corona di dalam negeri,” paparnya.
Politikus PKS ini pun menyebutkan, seefektif apapun new normal tidak akan mengangkat perekonomian yang sama ketika sebelum pandemi menjangkit.
Hal ini karena new normal diberlakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, di mana physical distancing tetap dilakukan. Dan para pekerja yang berusia di atas 45 tahun tidak bisa masuk kerja.
“Faktor ini akan mempengaruhi struktur pekerja di perusahaan-perusahaan,” ucap dia.
Anis menegaskan pemerintah harus benar-benar melakukan kajian yang matang soal skenario dan dampak new normal kepada kesehatan masyarakat dan perekonomian.
Dengan kata lain, jangan sampai tujuan new normal malah seperti jauh panggang dari api.
“Jangan sampai pemberlakuan kebijakan new normal membuat jumlah kasus justru makin bertambah dan membuat pemulihan ekonomi menjadi makin lama untuk Indonesia,” pungkasnya.
