Komisi A DPRD DKI Minta Penerapan New Normal Dikaji Secara Matang

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang mempersiapkan dan mengkaji penerapan new normal di Ibu Kota. DPRD DKI Jakarta pun meminta pihak Pemprov DKI mengkaji secara matang penerapan new normal tersebut.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengatakan penerapan new normal harus dilakukan secara hati-hati. Pasalnya, ketika suatu daerah ingin menjalankan new normal di tengah pandemi Covid-19 ada tiga indikator yang harus dilalui. Ketiganya adalah indikator penularan berdasarkan angka reproduksi efektif, sistem kesehatan, serta kapasitas pengujian tes Covid-19 terhadap masyarakat.

“Ketiga indikator yang bersumber dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO ini harus benar-benar diperhatikan,” tegas Mujiyono dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (27/5).

Ia menjelaskan, indikator pertama, angka reproduksi efektif (Rt) harus kurang dari 1. Di mana kini, Jakarta memperoleh angka rata-rata Rt sebesar 0,98783. Meski demikian, ia meminta Pemda DKI benar-benar transparan dan akuntabel dalam mengukur Rt di lapangan.

“Termasuk menjelaskan bagaimana memperoleh data, bagaimana melakukan pengukuran, dan sebagainya sehingga datanya dapat diterima dan dipertanggunjawabkan secara ilmiah. Apalagi, tim dari Eijkman Oxford Clinical Research Unit (EOCRU) di laman berita The Conversation menjelaskan bahwa Indonesia masih belum memiliki kurva harian epidemiologis pandemi Covid-19,” ujarnya.

Menurut dia, terkait indikator ke dua yakni sistem kesehatan, Pemprov DKI merupakan daerah yang memiliki rasio tempat tidur rumah sakit per penduduk yang lebih tinggi dari provinsi lain, yakni sebesar 2,33 tempat tidur per 1.000 penduduk.

“Namun, DKI Jakarta perlu memperbesar lagi kapasitas sistem kesehatan ini, terutama terkait dengan Ruang ICU, perlengkapan dan peralatan medis (Ventilator, APD, dan sebagainya), serta tenaga medis. Saya sarankan agar Pemda melakukan refocusing anggaran untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan ini,” ujarnya.

Selanjutnya indikator ketiga, yakni kapasitas pengujian tes Covid-19 terhadap masyarakat, kata Politikus Partai Demokrat itu , Pemda DKI Jakarta telah memeriksa secara akumulatif 130.912 sampel dengan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19.

“Artinya, rasio tes per 1 juta penduduk di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 12.069. Ini akan makin bertambah besar, karena Pemprov DKI telah membangun laboratorium satelit COVID-19 di RSUD Pasar Minggu yang sudah beroperasi sejak 9 April 2020, untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode PCR,” kata dia.

Mujiyono mengimbau agar penerapan Pergub Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dilaksanakan secara ketat dan tegas.

“Pada prinsipnya tidak keberatan untuk melonggarkan PSBB agar perekonomian bisa bergerak kembali. Namun, jangan sampai alasan ekonomi mengalahkan pertimbangan kesehatan, mengingat akar dari krisis ekonomi ini adalah krisis kesehatan,” pungkasnya.