MEGAPOLITAN

Pemkot Depok Segera Distribusikan JPS Pemprov Jabar Non DTKS

MONITOR, Depok – Wali Kota Depok, Muhammad Idris mengatakan, Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera didistribusikan langsung melalui Kantor Pos.

Namun, kata Idris, hingga Rabu (20/05) belum ada pendistribusian lantaran kantor pos masih menyelesaikan JPS tahap pertama.

“Sebenarnya sudah didistribusikan. Tapi saat ini kantor Pos masih menyelesaikan JPS provinsi dari data DTKS Tahap Pertama yang
berjumlah 10.423 KPM dan baru tersalurkan sebanyak 7.285 KPM,” kata Idris, dalam kererangan resminya, Rabu (20/5).

Lebih lanjut Idris menjelaskan, untuk JPS Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, pekan ini akan disalurkan kembali tahap kedua dan berikut perluasannya, dengan sasaran terhadap data yang sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial dan tim.

“Untuk bantuan Presiden saat ini sedang berproses ke tahap 2 dan 3, kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonseia atas koordinasi dan kerjasamanya,” ujarnya.

Karena itu, Idris mengapresiasi kepada para Camat, Lurah, RT, RW, LPM, Linmas dan komponen masyarakat lainnya yang sudah bahu membahu hingga dini hari melakukan pengaturan Banpres hingga terdistribusi ke sasaran.

“Mungkin banyak orang tidak mengetahui apa yang bapak/Ibu kerjakan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Bijaksana menjadikan pengorbanan Bapak/Ibu sebagai amal kebaikan,” pungkasnya.

Recent Posts

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

6 jam yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

7 jam yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

7 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Swasembada Pangan Harus Menyejahterakan Petani

MONITOR, Jakarta - Capaian swasembada pangan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi dan ketersediaan pangan…

19 jam yang lalu

Blue Economy; Basis Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

MONITOR, Jakarta - Guru Besar Emeritus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University sekaligus…

22 jam yang lalu

Wacana Ambang Batas 5 Persen, Partai Gelora Minta Kader Fokus Syarat Verifikasi Parpol

MONITOR, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta seluruh pengurus…

23 jam yang lalu