PARLEMEN

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Novita Wijayanti menyayangkan sikap pemerintah menaikan iuran peserta BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

Ia menyarankan, pemerintah untuk mengkaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat di tengah pandemi Covid19 di Indonesia saat ini.

“Alangkah arifnya, bila pemerintah mempertimbangkan ulang, atau membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, karena situasi rakyat yang saat ini serba sulit,” kata Novita kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (15/5).

Sebab, sambung dia, kabar kenaikan iuran BPJS di tengah kondisi saat seperti ini, tentu akan menambah beban perekonomian masyarakat.

“Ini momen yang tidak tepat. Masyarakat di bawah buat mikir sehari-hari saja susah, ini ditambah BPJS naik,” ujar legislator Dapil Cilacap – Purwokerto tersebut.

Dalam kesempatannya itu, Novita meminta agar pemerintah fokus terhadap penanganan terkait penyebaran virus Corona yang belum dapat diprediksi waktu berakhirnya.

“Pemerintah fokus saja bagaimana penanganan Covid19. Juga, memikirkan bagaimana memulihkan ekonomi rakyat, dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, supaya beban hidup rakyat ga makin banyak dan berat,” pungkasnya.

Recent Posts

Pamitan, Ditjen PHU Persembahkan Buku Memori Kolektif 75 Tahun Kemenag Kelola Haji

MONITOR, Jakarta - Penyelenggaraan haji 2025 menjadi tugas terakhir Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU)…

2 jam yang lalu

Jasa Marga Raih Peringkat Tiga Besar BUMN dengan Predikat Informatif

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali menegaskan posisinya dengan meraih peringkat tiga…

2 jam yang lalu

Kemenag dan Kemenkop Sinergi Penguatan Koperasi Pesantren dan Rumah Ibadah

MONITOR, Tangerang - Kementerian Agama dan Kementerian Koperasi menyepakati kerja sama penguatan koperasi berbasis keagamaan. Kerja…

5 jam yang lalu

Soroti Konflik PBNU, KH Matin Syarkowi: Islah Jalan Terbaik

MONITOR, Jakarta - Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menjadi perhatian publik menyusul…

8 jam yang lalu

Tuntaskan Krisis Cs-137, BPOM Lepas Ekspor Rempah Raksasa ke AS

MONITOR, Jakarta - Gerak cepat Kepala BPOM Taruna Ikrar mengembalikan kepercayaan FDA, memastikan rempah Indonesia…

8 jam yang lalu

DPR Nilai Rakernas Kemenag 2025 Sejalan dengan Kebijakan Presiden

MONITOR, Tangerang - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid menilai Rapat Kerja Nasional…

9 jam yang lalu