Categories: BERITA

Bahas RUU Ciptaker, Pemerintah dan DPR Diminta Pertimbangkan Nasib UMKM

MONITOR, Jakarta – Tidak sedikit para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang akan terdampak terkait pandemi Covid-19 yang tengah mewabah di Indonesia, saat ini.

Peneliti Akuntansi Forensik LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Bambang Arianto memprediksi bila dampak ini tidak diantisipasi, maka bukan tidak mungkin UMKM akan mengalami merugi hingga gulung tikar, menyusul aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Pemerintah untuk segera meluncurkan insentif peredam efek Corona untuk menyelamatkan nasib para pelaku usaha UMKM,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (13/5).
Selain itu, Bambang juga mendorong agar pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Sebab, sambung dia, salah satu tujuan dari RUU a quo adalah untuk menyelamatkan UMKM di Indonesia. 
“Nah, apabila terus molor pembahasannya maka akan berdampak buruk pada UMKM,” ucapnya.
Karena itu, ia menekankan agar  pembahasan UMKM harus benar-benar diprioritaskan dalam RUU Ciptaker. Pasalnya, sektor ini paling banyak menyerap tenaga kerja bila dibandingkan dengan usaha besar lainnya. 

Sehingga, Bambang berpandangan, pembahasan RUU klaster UMKM tidak perlu ditunda-tunda lagi, dan pemerintah maupun pihak legislatif harus mendengarkan nasib UMKM. 

Sebab, UMKM berbeda dengan rekan buruh. Para pelaku usaha UMKM tidak memiliki serikat untuk menyalurkan aspirasinya.
Setidaknya, lanjut dia, ada beberapa hal yang melatarbelakangi penilaian RUU sebagai upaya penyelamat UMKM di tengah pandemi sekarang. Pertama, RUU Ciptaker menyediakan kemudahan perizinan bagi UMKM.

“Kedua, masalah permodalan ini yang penting. Banyak UMKM sulit mendapatkan permodalan, apalagi mereka yang tidak memiliki agunan. Padahal, kenyataannya, selama ini proses pengajuan pembiayaan rata-rata masih harus memiliki agunan,”tuturnya.

“Karena, masih banyak ditemukan Perda yang belum memiliki kelonggaran terhadap pemberian permodalan bagi UMKM. Apabila gejala seperti ini terus dibiarkan UMKM akan sulit untuk berkembang,” pungkas dia.

Recent Posts

Pengamat: Prabowo Harus Tegaskan Politik Non-Blok di Tengah Eskalasi Konflik Iran

MONITOR, Jakarta - Eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran semakin memicu…

1 jam yang lalu

Sinergi Lintas Sektor di Lumajang: HKTI, TNI, dan Ulama Gelar ‘Spirit Ramadhan’

MONITOR, Lumajang - Momen Ramadhan 1447 H, kolaborasi lintas sektor antara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia…

2 jam yang lalu

Kementan – Kemendiktisaintek Dorong Inovasi Baru Dosen Dapatkan Hak PVT

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP)…

2 jam yang lalu

Lepas Ekspor Rumput Laut Rp1,7 Miliar dari Gudang SRG, Kemendag Fasilitasi Akses Pasar Global

MONITOR, Maros - Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan komitmennya untuk terus  mengoptimalkan peran Sistem Resi…

5 jam yang lalu

Kementan Kawal MoU Hilirisasi Ayam Gorontalo-ID FOOD untuk Perkuat Peternak Rakyat

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pertanian mengawal pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Gorontalo sebagai langkah memperkuat…

8 jam yang lalu

Kemenag: TPG Madrasah Telat Karena Administrasi, Bukan MBG

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) memberikan klarifikasi tegas terkait isu miring yang beredar mengenai…

10 jam yang lalu