PARLEMEN

Politikus PAN Minta Pemerintah Perbarui Data Penerima Bansos

MONITOR, Jakarta – Pemerintah diminta melakukan pemutakhiran data penerima bansos agar tepat sasaran. Pasalnya, di berbagai daerah berbagai masalah mengenai penyaluran bantuan bansos justru bermunculan.

Desakan tersebut tercetus dari Anggota Komisi IX DPR RI, Intan Fauzi. Politikus dari Fraksi PAN ini meminta Pemerintah untuk melakukan validasi data penerima bansos sesuai dengan kriteria. Dimana, acuan Pemerintah saat ini dalam menyalurkan bantuan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Data ini harus diperbaiki sehingga bantuan yang diberikan Pemerintah tepat guna,” ujar Intan dalam keterangannya kepada wartawan.

Legislator dapil Jawa Barat VI ini mengatakan persoalan data harus segera dituntaskan. Bahkan ia sendiri mengakui DTKS hari ini masih bermasalah.

“Memang DTKS kita masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini ke depan, tetapi harus dituntaskan sekarang, sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang,” terangnya.

Sementara itu, dikatakan Intan, sejak Maret 2020 Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 405,1 triliun untuk mengatasi Covid-19. Realokasi APBN tersebut dianggarkan untuk penanganan kesehatan, dukungan untuk dunia usaha, termasuk jaring pengaman sosial yang dianggarkan Rp 110 triliun.

Recent Posts

Kementerian UMKM Kembangkan Ekosistem Digital bagi UMKM Sumbar Pascabencana

MONITOR, Padang - Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat tidak hanya menyebabkan…

46 menit yang lalu

Menaker: Pemagangan Nasional Perkecil Kesenjangan Kompetensi dan Kebutuhan Industri

Yogyakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Program Pemagangan Nasional merupakan program prioritas Presiden…

51 menit yang lalu

Wamen UMKM: Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Cetak Wirausaha Baru

MONITOR, Semarang - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mendorong kolaborasi…

54 menit yang lalu

Pemerintah-DPR Sepakati BPIH 2027, Biaya yang Ditanggung Jemaah Turun Rp3,4 Juta

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia mengumumkan hasil pembahasan Panitia Kerja…

57 menit yang lalu

Kementerian UMKM Buka Akses Startup Indonesia ke Investasi Global

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membuka akses yang lebih luas…

12 jam yang lalu

Kementan dan GPPU Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Perunggasan Nasional

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) memperkuat sinergi untuk…

2 hari yang lalu