PARLEMEN

Politikus PAN Minta Pemerintah Perbarui Data Penerima Bansos

MONITOR, Jakarta – Pemerintah diminta melakukan pemutakhiran data penerima bansos agar tepat sasaran. Pasalnya, di berbagai daerah berbagai masalah mengenai penyaluran bantuan bansos justru bermunculan.

Desakan tersebut tercetus dari Anggota Komisi IX DPR RI, Intan Fauzi. Politikus dari Fraksi PAN ini meminta Pemerintah untuk melakukan validasi data penerima bansos sesuai dengan kriteria. Dimana, acuan Pemerintah saat ini dalam menyalurkan bantuan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Data ini harus diperbaiki sehingga bantuan yang diberikan Pemerintah tepat guna,” ujar Intan dalam keterangannya kepada wartawan.

Legislator dapil Jawa Barat VI ini mengatakan persoalan data harus segera dituntaskan. Bahkan ia sendiri mengakui DTKS hari ini masih bermasalah.

“Memang DTKS kita masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini ke depan, tetapi harus dituntaskan sekarang, sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang,” terangnya.

Sementara itu, dikatakan Intan, sejak Maret 2020 Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 405,1 triliun untuk mengatasi Covid-19. Realokasi APBN tersebut dianggarkan untuk penanganan kesehatan, dukungan untuk dunia usaha, termasuk jaring pengaman sosial yang dianggarkan Rp 110 triliun.

Recent Posts

Dading Ishak: Zakat itu Pilar Kemakmuran Nasional

MONITOR, Jakarta - Tokoh agama sekaligus akademisi, Prof Dading Ishak, menegaskan pentingnya zakat sebagai salah…

3 jam yang lalu

Dorongan DPR soal Komnas Perempuan Jadi Satker Mandiri Dinilai Terobosan yang Dinanti

MONITOR, Jakarta - Aktivis perempuan dari Sarinah Institute, Luky Sandra Amalia menyambut baik dukunga Ketua…

5 jam yang lalu

Tampil di Depan 1.500 Siswa Kendari, Habib Ja’far dan Alissa Wahid Jelaskan Makna Tepuk Sakinah

MONITOR, Kendari - Sekitar 1.500 siswa Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta (MAN/MAS) di Kota Kendari…

7 jam yang lalu

Dukung Peningkatan Sektor Pangan, DPR: Tata Kelola Hulu-Hilir Penting Dilakukan

MONITOR, Jakarta - Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Anggota Komisi IV DPR RI,…

8 jam yang lalu

DPR Nilai MK Seolah Ingin Dikte Presiden Lewat Perintah Pembentukan Lembaga Pengawasan ASN

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang…

8 jam yang lalu

Pameran KIP 2025, Stan Kemenag di Apresiasi Pengunjung

MONITOR, Jakarta - Kehadiran Kemenag dalam Pameran Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan selama tiga hari…

10 jam yang lalu