PARLEMEN

Politisi PKS Minta Perantau di Zona Merah Jangan Mudik Lebaran

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, meminta masyarakat perantau yang berada di wilayah zona merah untuk tidak mudik lebaran tahun ini. Terlebih, Pemerintah sudah mengeluarkan larangan agar tidak mudik lebaran.

“Kalau cinta pada keluarga di rumah, pulanglah nanti setelah kondisi aman,” ujar Netty dalam keterangannya, Senin (27/4).

Netty pun mengimbau konstituennya dari daerah Cirebon dan Indramayu untuk tidak mudik lebaran terlebih dahulu, jika berada di zona merah. Apalagi dikatakannya, mobilitas perantau asal Cirebon dan Indramayu untuk mudik cukup tinggi.

“Perantau asal Cirebon dan Indramayu yang tersebar di zona merah Covid-19 seperti Jabodetabek dan kota besar lainnya untuk tidak mudik lebaran,” harapnya.

Pemerintah Cirebon sendiri, lanjut Netty telah melaporkan sampai saat ini sudah lebih dari 35.000 pemudik tiba di Cirebon.

“Bayangkan, jika jumlah sebanyak itu dianggap sebagai ODP, menjadi carrier atau naik status menjadi PDP? Ini berbahaya dan patut menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Diketahui, dari data terbaru tercatat per 23 April, di Kota Cirebon tercatat 316 ODP, 8 PDP, 4 positif dengan 1 meninggal dunia. Kabupaten Cirebon terdapat ODP 157 dengan 3 meninggal dunia, PDP 42 dengan 8 meninggal dunia, positif 6 dengan 2 meninggal dunia. Sedangkan Kabupaten Indramayu ada 637 ODP, 71 PDP dengan 21 meninggal dunia negatif, dan positif 2.

Recent Posts

Sinjai Tingkatkan Kewaspadaan Dini Penyakit Hewan, Kementan Dorong Surveilans dan Biosekuriti Diperkuat

MONITOR, Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat langkah pengendalian Avian Influenza…

44 menit yang lalu

Sumur Warga Mengering, Lumajang Idea Terjunkan Air Bersih ke Ranuyoso dan Padang

MONITOR, Lumajang - Sumur-sumur warga mulai mengering akibat musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut membuat masyarakat…

51 menit yang lalu

BPIH 2027 Rp98,4 Juta, Komnas Haji: Jalan Tengah, tapi Subsidi APBN Perlu Payung Hukum

MONITOR, Jakarta - Pemerintah dan DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027…

2 jam yang lalu

Pemerintah Resmi Terbitkan Perpres Perlindungan Ekosistem Ojek Online

MONITOR, Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan…

3 jam yang lalu

Komnas Haji Nilai BPIH 2027 Moderat, Soroti Subsidi APBN dan Minta Fatwa MUI

MONITOR, Jakarta - Komite Nasional Haji (Komnas Haji) menilai kesepakatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)…

3 jam yang lalu

Menaker Tegaskan Pelatihan Vokasi Jadi Bekal Hadapi Dunia Kerja

MONITOR, Bantul — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pelatihan vokasi menjadi bekal penting bagi angkatan…

5 jam yang lalu