Tolak Pembahasan Omnibus Law, Demokrat Akan Tarik Pasukan di Panja

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhy Baskoro Yudhoyono

MONITOR, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyatakan akan menarik anggotanya di Panitia Kerja Badan Legislasi (Panja Baleg) terkait pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja .

“Setiap pembahasan RUU, apakah itu inisiatif dan atau non inisiatif DPR mesti kita tunda/tolak (menarik keanggotan Panja sementara ini) kecuali RUU yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19,” kata Ibas dalam siaran tertulisnya, di Jakarta, Rabu (22/4).

Menurut dia, di tengah pandemi seharusnya sebagai legislatif bijak dalam melihat situasi dan kondisi di tengah masyarakat saat ini.

“Kita harus bijak melihat situasi, waktu, kondisi dan prioritas, di mana saat ini terjadi pandemi Covid-19,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Ibas juga menjelaskan, sikap untuk menunda pembahasan mengenai RUU a quo agar hasil produk peraturan yang dikeluarkan antara DPR dengan pemerintah sesuai dengan kepentingan rakyat.

“Bisa saja usulan-usulan tersebut belum diperlukan saat ini. Demikian sebagai perhatian kita bersama. Karena harapan rakyat perjuangan kita bersama,” tegas wakil ketua umum Demokrat itu.

“Mari kita bersama curahkan pikiran, tenaga, dan perhatian untuk mengurangi dampak virus corona. Gotong royong bantu rakyat dan pemerintah,” tandasnya.

Seperti diketahui, DPR diminta publik untuk menghentikan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dinilai cukup kontroversial di tengah pandemi Covid-19.

Meskipun, tidak ada larangan bagi DPR untuk membahas sejumlah RUU, namun dikhawatirkan pembahasan tersebut akan mengurangi peran masyarakat dalam memberikan masukkan konstruktif saat pembahasan RUU.